Agus menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memiliki 41 BUMD serta dua perusahaan asosiasi.
Sebanyak 36 perusahaan bergerak di sektor jasa keuangan, terdiri atas 33 BPR BKK, Bank Jateng, Jamkrida, dan BPR BKK Jateng hasil konsolidasi. Adapun lima BUMD lainnya bergerak di sektor nonkeuangan, yakni PT PRPP, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), PT Jateng Agro Berdikari (JTAB), PT Jateng Petro Energi (JPEN), serta PT Tirta Utama Jawa Tengah (TUJ).
Lebih lanjut, Agus mengatakan berkurangnya Transfer ke Daerah membuat pemerintah harus semakin mengoptimalkan peran BUMD.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti uang saku yang ԁikurangi sehingga seluruh pengeluaran harus ԁisesuaikan.
“Bahasanya simpel begini, misalkan uang saku dari orang tua ԁikurangi. Berarti otomatis untuk belanja harus menyesuaikan,” katanya.
Agus menuturkan, berbagai program prioritas pemerintah tetap harus berjalan. Karena itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong kolaborasi antarbadan usaha milik daerah agar mampu menjaga kinerja perusahaan sekaligus menopang APBD.
“Makanya Pak Gubernur sudah mulai mengajak kolaborasi. Sinergitas itu kata kunci ketika menjawab tantangan TKD,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
