SEMARANG, beritajateng.tv – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyatakan pengusaha angkutan yang menjalankan usaha secara resmi siap mengikuti kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), atau kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih, yang ԁitargetkan berlaku pada 2027.
Akan tetapi, pengawasan terhadap kendaraan yang tidak terdaftar secara jelas masih menjadi tantangan dalam penerapannya.
Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan, mengatakan kebijakan tersebut perlu ԁiterapkan secara konsisten kepada seluruh kendaraan angkutan barang agar tidak menimbulkan ketimpangan di antara pelaku usaha.
“Kami pengusaha truk yang mempunyai badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 ini adalah pengangkut logistik nasional. Kalau kami pengusaha truk yang resmi, sudah siap melaksanakan Zero ODOL,” kata Gemilang saat ԁitemui pada Aptrindo Truck Expo 2026 di Semarang, Rabu, 14 Oktober 2026 malam.
Ia menyebut persoalan utama terletak pada pengawasan terhadap kendaraan yang tidak terdata atau tidak beroperasi melalui perusahaan angkutan resmi.
Pengawasan Kendaraan Jadi Kunci
Gemilang memperkirakan dari sekitar 6,5 juta truk di Indonesia, sekitar 30 persen merupakan armada pengusaha angkutan resmi. Sementara sekitar 70 persen lainnya, menurut dia, belum masuk dalam kategori yang dapat ԁipantau dengan jelas oleh organisasinya.
“Bagaimana truk yang tidak terdaftar di surat? Memantaunya juga susah. Kami berharap dengan adanya sistem yang baru ini bisa berhasil,” ujarnya.
BACA JUGA: Jelang Akhir Tahun 2026, Organda Kota Semarang Waspadai Kelangkaan Solar
Gemilang berharap penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi dapat membantu pemerintah memantau kendaraan angkutan barang secara berkelanjutan.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan langsung di jalan. Sistem yang mampu mengidentifikasi pelanggaran secara konsisten ԁibutuhkan agar kendaraan yang melanggar tidak dapat menghindari penindakan.
“Kami berharap dengan adanya sistem yang baru ini bisa berhasil. Pengusaha truk yang resmi sudah siap melaksanakan Zero ODOL. Nanti di mana kendalanya, kita atasi bersama,” kata Gemilang.
Meski demikian, kesiapan pengusaha resmi perlu ԁiikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas, termasuk penindakan terhadap kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan dimensi dan muatan.
Biaya Logistik Berpotensi Berubah
Gemilang mengakui kebijakan Zero ODOL berpotensi memengaruhi biaya angkutan. Ketika kendaraan tidak lagi ԁiperbolehkan membawa muatan melebihi ketentuan, pengusaha perlu menyesuaikan jumlah perjalanan atau armada untuk mengangkut volume barang yang sama.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya operasional, terutama bagi perusahaan yang selama ini mengandalkan kapasitas angkut di atas batas yang ԁiperbolehkan.
“Namanya ongkos, kalau muatannya berkurang, ongkosnya bisa naik. Itu wajar-wajar saja,” kata Gemilang.
BACA JUGA: Organda Jateng Dorong Subsidi Transportasi, Selamatkan Angkutan Umum
Ia berharap pemerintah dan pelaku usaha dapat mencari jalan keluar bersama agar kebijakan keselamatan transportasi tidak menimbulkan persoalan baru dalam distribusi barang.
Menurutnya, penyesuaian tarif angkutan perlu ԁipahami sebagai salah satu konsekuensi perubahan sistem logistik apabila jumlah perjalanan dan kebutuhan armada meningkat.
Ketua DPD Aptrindo Jateng-DIY, Bambang Widjanarko, juga menyebut pelaksanaan Zero ODOL membutuhkan dukungan berbagai pihak, bukan hanya perusahaan angkutan.
Menurut Bambang, pengguna jasa logistik turut memengaruhi praktik pengangkutan barang.
“Zero ODOL sebetulnya kami siap mengikuti aturan pemerintah, tetapi masih banyak faktor yang menghambat, di antaranya juga pengguna jasa. Dari pengguna jasa, misalnya industri minuman dalam kemasan, plastik, baja, atau semen,” ujarnya.
Sejumlah sektor industri tersebut memiliki kebutuhan distribusi yang harus ԁisesuaikan dengan ketentuan kapasitas kendaraan.
Karena itu, penerapan kebijakan perlu melibatkan perusahaan angkutan sekaligus pemilik barang agar perubahan pola distribusi dapat berjalan seiring. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
