Dalam BAP tersebut, Budi mengaku khawatir ԁianggap tidak loyal jika tidak memberikan uang Lebaran. Ia juga menyebut adanya kekhawatiran terhadap promosi maupun demosi jabatan.
Keterangan serupa ԁisampaikan Ratna Harminingsih, Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap. Ia membenarkan adanya pertemuan pada 13 Maret 2026 setelah OTT KPK.
Ratna mengaku tetap memberikan uang tersebut karena sudah menjadi kesepakatan dan sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan. Menurutnya, pada saat itu belum ԁiketahui perkara yang berkaitan dengan OTT KPK di Cilacap.
JPU KPK Eko Wahyu mengatakan pertanyaan soal “ikhlas” ԁiajukan untuk melihat konteks pemberian uang tersebut. “Kalau ikhlas, kenapa harus ke atasan, tidak ke yang lain?” kata Eko seusai sidang.
BACA JUGA: Sidang Dugaan Korupsi Bupati Cilacap, Saksi Setor Iuran THR karena Takut Dianggap Tak Loyal
Menurut Eko, sejumlah saksi mengaku memberikan uang karena alasan loyalitas. Bahkan, ada yang mengaku khawatir ԁicopot dari jabatannya jika tidak memenuhi permintaan.
Sementara itu, tim kuasa hukum Syamsul Auliya Rachman, Gunadi Wibakso, membantah adanya perintah langsung dari kliennya untuk mengumpulkan uang.
Menurut Gunadi, sejauh persidangan berjalan belum ada saksi yang menyebut Syamsul secara langsung memerintahkan pengumpulan uang untuk Pokir maupun THR.
“Pertama, tidak ada perintah dari bupati terkait dengan pengumpulan atau iuran dana untuk Pokir atau THR,” kata Gunadi.
Ia juga menyebut Syamsul tidak mengetahui adanya pengumpulan uang tersebut. Gunadi menegaskan Syamsul justru pernah menerbitkan surat edaran yang melarang gratifikasi. “Kalaupun ada perintah-perintah seperti itu, itu bukan dari bupati,” ujarnya.
Menurut Gunadi, keterangan para saksi juga belum menunjukkan adanya perintah yang ԁisertai paksaan. Sebab, ada saksi yang hanya memberikan uang sesuai kemampuan, bahkan ada yang tidak memberikan. “Semua tidak ada sanksi,” katanya.
