SEMARANG, beritajateng.tv – Dunia pendidikan kini tengah gempar oleh isu penghapusan sistem zonasi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku Pemerintah tengah mempertimbangkan apakah akan ada penghapusan atau melanjutkan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) selanjutnya. Pakar atau pengamat pendidikan pun angkat bicara soal ini.
Pakar Pendidikan asal Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Ngasbun Edgar menyebut tidak ada yang salah apakah nantinya sistem zonasi terhapus atau tetap berlanjut.
Alih-alih mempersoalkan itu, pihaknya justru mempertanyakan hasil evaluasi dan monitoring sistem zonasi PPDB yang telah berjalan sejak 2017 silam.
BACA JUGA: Masuk Area Blank Spot SMAN, Calon Siswa di 17 Kecamatan Jateng Sulit Bersaing Lewat Jalur Zonasi
“Karena ketika hasil evaluasi menunjukan bahwa pelaksanaan zonasi itu masalahnya kok lebih banyak, kelemahanya juga banyak, ya maka bisa saja itu diganti atau dihapus. Tetapi saya melihat jika hasil evaluasi itu ada permasalahan tapi wajar dan bisa diatasi, menurut saya lebih efektif memperbaiki masalah yang perlu diperbaiki, menyelesaikan sejumlah hal yang jadi kendala. Itu lebih efektif bagi negara kita,” ujar Ngasbun melalui sambungan telepon, Jumat sore, 11 Agustus 2023.
Tak segampang membalik telapak tangan, Ngasbun menilai sebuah kebijakan tak seharusnya mudah diganti ataupun dihapus. Pasalnya, tahapan-tahapan di dalamnya telah menjadi catatan dan pegangan untuk pembenahan ke depannya.
“Kebijakan itu kan ada uji coba skala kecil, terus lebih luas. Ada analisis kebutuhan, draf kebijakannya bagaimana, pembahasan dan validasinya oleh pakar dan ahli bagaimana. Termasuk praktisi di lapangan. Begitu juga masukan dan lainnya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana hasilnya saat ini. Kalau memang biasa (permasalahanya), ya sebaiknya tak perlu rancang baru, lebih ke perbaikan sejumlah sisi,” ujarnya.
Selain perkara penghapusan sistem zonasi, blank spot juga perlu perhatian
Terkait sistem zonasi yang sudah sesuai tujuannya atau tidak, Ngasbun pun membenarkan bila sistem itu belum sesuai peruntukannya.
