YOGYAKARTA, beritajateng.tv – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas jalin sinergi demi capai target Sertifikasi BMN.
Langkah Konkret untuk melaksanakan target pensertifikasian BMN berupa tanah dalam kegiatan usaha hulu migas. Oleh SKK Migas-KKKS Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD).
Dan evaluasi percepatan sertifikasi BMN Hulu Migas berupa tanah Kontraktor KKS untuk kegiatan Hulu Migas di Wilayah Jabanusa, pada Kamis-Jumat 6-7 Juli 2023.
Kegiatan ini menghadirkan kantor wilayah BPN di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan kantor Pertanahan. Di 8 Kabupaten yang ada di Jawa Timur dan 2 Kantor Pertanahan yang ada Jawa Tengah.
FGD dan Evaluasi Percepatan Sertifikasi BMN Hulu Migas berupa tanah kontraktor KKS untuk kegiatan Hulu Migas di wilayah Jabanusa. Merupakan rangkaian pertama FGD yang juga akan berlangsung di empat wilayah kerja SKK Migas lainnya.
Yakni Papua dan Maluku (Pamalu), Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul), Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), dan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).
Data seluruh BMN Hulu Migas berupa tanah yang di gunakan (Semester I Tahun 2022) adalah sejumlah 577.375.612 m².
Dari jumlah tersebut Luas Tanah telah bersertifikat sejumlah 78.223.198 m² (26 persen). Luas Tanah Dalam Proses sertifikat/balik nama sejumlah 22.394.515 m² (8 persen). Luas tanah belum bersertifikat sejumlah 458.076.430 m² (66 persen persen).
Targetkan Sertifikasi BMN
“Kegiatan hari ini untuk mendorong sertifikasi BMN berupa tanah dan penyelesaian permasalah tanah. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini. Maka agar lebih meningkatkan saling sinergi antar institusi”. Kata George Nicolas Marsahala Simanjuntak, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas dalam sambutannya.
Menurutnya, Sertifikasi BMN tanah menjadi sangat penting untuk dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat.
Dalam kesempatan yang sama, Yagus Suyadi, Plh. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN. Menyampaikan bahwa mendukung percepatan sertifikasi BMN berupa tanah di wilayah Republik Indonesia.
