SEMARANG, beritajateng.tv – Wacana integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kantin sekolah ternilai perlu dikaji secara komprehensif sebelum diterapkan. Sekretaris Komisi E DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PKB, Zainuddin, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menggeser fungsi utama sekolah sebagai lembaga pendidikan.
Menurut Zainuddin, apabila integrasi tersebut terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, maka layak jadi pertimbangan. Namun, pemerintah harus memastikan beban tambahan itu tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
“Kalau memang memiliki potensi untuk efektivitas tujuan utama program tentu kita dukung. Tetapi perlu ada pertimbangan juga bahwa tugas utama sekolah adalah melakukan proses pendidikan,” ujarnya saat beritajateng.tv temui di kawasan Tembalang, Kota Semarang, Jumat, 26 Juni 2026.
Ia mengingatkan sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas pembelajaran. Karena itu, jangan sampai tenaga pendidik maupun pengelola sekolah justru tersibukkan dengan urusan teknis pengelolaan makanan.
“Ini perlu kajian mendalam. Jangan sampai sekolah yang tugas utamanya mendidik dan mengajar malah tersibukkan dengan hal-hal teknis di luar tujuan utama pendidikan. Jangan sampai mengganggu proses pendidikan di sekolah gara-gara sekolah mengurusi dapur,” kata Zainuddin.
BACA JUGA: Tolak Istilah Relawan, ARPI Desak BGN Beri Kontrak Resmi dan Jaminan Keselamatan Pekerja Dapur MBG
Ia juga mendukung adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian penting untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah.
Zainuddin menegaskan kritik dan masukan terhadap pelaksanaan program pemerintah harus terpandang sebagai upaya perbaikan. Sehingga manfaat program benar-benar dapat masyarakat rasakan sesuai tujuan yang telah pemerintah tetapkan.
“Perlu ada evaluasi agar tujuan utama program bisa tercapai. Dalam setiap program pasti ada kelebihan dan kekurangan. Yang kurang diperbaiki, yang baik diteruskan dan ditingkatkan. Itu fungsi evaluasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan program MBG tetap dilanjutkan karena mendapat dukungan luas dari siswa. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa penyesuaian.
Pemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran. Sekolah yang ternilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG, kemungkinan tidak lagi menjadi penerima program. Sedangkan sekolah dengan siswa lebih membutuhkan akan diprioritaskan.
BACA JUGA: Mohammad Saleh Dampingi Menteri Wihaji, Pantau Progres Distribusi MBG 3B di Purworejo
Kemudian terkait mekanisme penyediaan makanan tidak seluruhnya harus melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah membuka peluang agar sebagian pelaksanaan MBG berlangsung melalui dapur atau kantin sekolah dengan tetap berada di bawah koordinasi dan supervisi Badan Gizi Nasional (BGN).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal senada, pemerintah dan BGN masih mengkaji kemungkinan untuk melibatkan kantin-kantin sekolah sebagai dapur MBG. Pembahasan rencana ini sebagai salah satu alternatif solusi pengadaan program MBG pada wilayah-wilayah tertentu. (*)
Editor: Farah Nazila
