“Bukan semara-mata enggak toleran, tidak menghirmati minoritas. Tapi ini kan permasalahannya ekonomi, harus ngajak ngobrol semua pihak,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perspektif lingkungan dan kesehatan, bukan hanya aspek agama. Dalam konteks mayoritas penduduk Jepara yang muslim, keberadaan peternakan babi tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang najis atau konsumsi, tetapi juga tentang keberlangsungan hidup yang layak.
BACA JUGA: Rencana Peternakan Babi di Jepara Picu Kontroversi, MUI Jateng Keluarkan Fatwa Haram
Sebagai jalan keluar, Kesbangpol mendorong agar ada dialog terbuka yang melibatkan seluruh elemen masyarakat sebelum pengambilan keputusan final.
Jika memang proyek tetap berjalan, maka relokasi ke lokasi yang lebih “steril” secara sosial dan geografis perlu jadi pertimbangan.
“Makanya pemerintah harus lihat dulu investasi masuk besar nilainya secara ekonomis, AMDAL beres tapi masyarakatnya gimana, sosialnya gimana? Kan jadi enggak sustain kalau sosial enggak dapat ekonomi dapat terus lingkungan dapat tapi masyarakatnya gimana,” tandas Muslichah. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
