“Nanti warga yang tidak memilih huntara akan mendapat bantuan Rp600 ribu per bulan sampai hunian tetap selesai,” jelasnya.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyebut total terdapat 333 kepala keluarga atau sekitar 1.252 jiwa terdampak banjir di wilayah Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.
Ia mengapresiasi kerja cepat petugas gabungan mulai dari BPBD, DPU, Damkar, hingga BBWS yang langsung melakukan pembersihan pascabanjir.
“Proses pembersihan berjalan cepat. Lumpur di sebagian besar wilayah sudah mulai teratasi dan warga perlahan mulai kembali ke rumah,” ujarnya.
Namun demikian, Agustina menegaskan pemerintah masih fokus memastikan kondisi rumah warga benar-benar layak huni kembali. Termasuk memastikan peralatan rumah tangga yang sempat terendam masih dapat terpakai.
Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga mulai mendata kebutuhan hunian sementara maupun relokasi permanen bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir.
“Kami akan rapat koordinasi untuk memastikan berapa rumah yang benar-benar harus di relokasi dan bagaimana penanganannya,” katanya.
Pelebaran dari 10 Meter Jadi 25 Meter
Di sisi lain, Kepala BBWS Pemali-Juana, Sudarto, mengungkapkan Sungai Plumbon saat ini sudah tidak mampu menampung debit air karena kapasitas sungai yang semakin sempit dan kerusakan di wilayah hulu.
Menurutnya, solusi yang berjalan bukan sekadar normalisasi. Melainkan pelebaran sungai dari sekitar 10 meter menjadi 25 meter.
“Tidak cukup hanya normalisasi, sungai harus dilebarkan agar kapasitas aliran air meningkat,” ujarnya.
BBWS mencatat sejak 2024 sudah terlaksana pembebasan 92 bidang lahan dari total sekitar 318 bidang yang di butuhkan untuk proyek pelebaran sungai. Sisanya akan kembali pihaknya usulkan melalui anggaran pemerintah pusat.
Sudarto juga menyebut Sungai Plumbon telah mengalami tujuh kali kejadian banjir besar dengan total 18 titik tanggul jebol dalam beberapa tahun terakhir.
“Ini menjadi bukti bahwa penanganan permanen harus segera terlaksana,” tegasnya.
