SEMARANG, beritajateng.tv – Penanganan banjir akibat tanggul Sungai Plumbon jebol di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang memasuki tahap penanganan darurat hingga rencana jangka panjang.
Pemerintah pusat dan daerah kini berkolaborasi mempercepat normalisasi sungai, pembangunan hunian sementara (Huntara) hingga pembebasan lahan untuk pelebaran sungai.
Langkah tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana.
Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan banjir yang sempat merendam sejumlah wilayah di Semarang kini mulai tertangani.
Penutupan sementara titik tanggul jebol telah berjalan sebagai langkah darurat agar aliran air tidak kembali meluap ke permukiman warga.
“BBWS sudah mengambil langkah darurat untuk menutup sumber banjir. Setelah ini akan ada penanganan permanen. Agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujar Suharyanto saat meninjau lokasi banjir di Semarang, Selasa, 19 Mei 2026.
BACA JUGA: Banjir di Wonosari dan Mangkang Kulon Semarang, Satu Warga Hanyut Tersapu Banjir
Menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan langkah besar berupa normalisasi dan pelebaran Sungai Plumbon. Upaya tersebut akan bersamaan dengan pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai.
“Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar sungai bisa dilebarkan sehingga risiko banjir ke depan bisa diminimalisir,” katanya.
Selain penanganan infrastruktur, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi.
Bantuan makanan, air bersih, pakaian, dan kebutuhan harian lain terus tersalurkan kepada warga yang mengungsi maupun bertahan di rumah keluarga.
“Kebutuhan masyarakat terdampak menjadi prioritas. Kalau masih kurang nanti akan kami tambah,” tegas Suharyanto.
BNPB juga menyiapkan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga yang rumahnya tidak lagi aman dihuni.
Sementara bagi warga yang memilih tinggal di rumah saudara atau kerabat, pemerintah akan memberikan bantuan dana hunian sebesar Rp600 ribu per bulan per kepala keluarga hingga hunian tetap selesai pembangunan.
