Politik

Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat Politik Usul Pembaruan Sistem untuk Pangkas Biaya Pilkada

×

Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pengamat Politik Usul Pembaruan Sistem untuk Pangkas Biaya Pilkada

Sebarkan artikel ini
nur hidayat sardini atau NHS
Pengamat politik Universitas Diponegoro sekaligus Mantan Ketua Bawaslu RI, Nur Hidayat Sardini alias NHS, saat dijumpai di Hotel Grand Candi, Kota Semarang, Rabu, 18 Desember 2024. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

“Jadi kalau begitu, apa yang Pak Prabowo sampaikan tentang mahalnya, mahalnya di mana? Bagaimana IT ini bisa dikembangkan?,” tegas dia.

Singgung keputusan DPRD kerap tak sejalan dengan kehendak rakyat

Lebih lanjut, NHS menyebut Pemilu maupun Pilkada yang berdasarkan pilihan rakyat menunjukkan derajat demokratis yang lebih tinggi ketimbang DPRD yang memilih.

“Kita tidak pernah mewakilkan mandat kita kepada DPRD untuk membentuk pemilihan secara DPRD,” ucap dia.

Bahkan, kata NHS, jika DPRD yang memilih langsung kepala daerah, demonstrasi besar-besaran akan lebih sering berlangsung.

“Sedangkan kalau DPRD yang memilih, saya kira kita akan menghadapi demonstrasi, karena orang merasa tidak memiliki kesempatan untuk memilih pemimpinnya yang dia inginkan,” beber NHS.

BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Sumanto Bagi Tips Sehat, Jalan Kaki Rutin 30 Menit Sehari

Sebab, NHS menilai keinginan masyarakat tak selalu berjalan senada dengan kebijakan yang DPR maupun DPRD buat.

“Kalau di DPRD jelas kita merasa bahwa kita tidak selalu berada dalam satu tone, tidak selalu berbanding lurus karena seringkali DPRD dan DPR RI memiliki agenda yang tidak berbanding lurus dengan kepentingan massa pada umumnya,” tegas dia.

Bahkan, partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 menurutnya juga menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang kian turun.

“Kalau mengacu Pilkada 2024 itu tragis ya, rakyat tidak sempat untuk berkonsolidasi melalui kesiapan mental mereka. Situasi masih berada pada Pilpres, tapi kemudian di – switch dengan begitu cepat, harus memilih dalam metode yang berbeda, itu tidak baik karena pemilih tidak siap,” jelas dia.

Oleh sebabnya, NHS mewanti-wanti pemerintah agar tak lagi membuat kebijakan yang menurunkan kepercayaan publik, sebagaimana yang terjadi pada Pilkada 2024.

“Bukankah terbukti bahwa tingkat partisipasi menurun di bandingkan dengan sebelumnya? Bahkan Covid-19 yang paling dikhawatirkan di tahun 2020 kan masih sempat partisipasinya 81-82 persen, sekarang kan kira-kira di angka 47-50 persen,” pungkasnya. (*)

Editor: Farah Nazila

Simak berbagai berita dan artikel pilihan lainnya lewat WhatsApp Channel beritajateng.tv dengan klik tombol berikut:
Gabung ke Saluran

Tinggalkan Balasan