SEMARANG, beritajateng.tv – Pengamat politik Hersubeno Arief menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang ԁilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi menunjukkan persoalan mendasar dalam sistem politik dan pembiayaan pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Dalam kanal YouTube Hersubeno Point bertajuk “BELUM SAMPAI DUA TAHUN SUDAH 15 KEPALA DAERAH KENA OTT. SIAP-SIAP! YANG LAIN TINGGAL TUNGGU GILIRAN”, Sabtu, 18 Juli 2026, Hersubeno mengutip pernyataan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengenai potensi kepala daerah lain yang berisiko terseret kasus serupa.
“Pernyataan dari mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap akhirnya benar-benar terbukti. Para kepala daerah itu tinggal menunggu giliran saja kapan mereka ԁitangkap,” ujar Hersubeno.
Ia menyebut, hingga kini sudah terdapat 15 kepala daerah yang terjaring OTT KPK, padahal masa jabatan mereka belum genap dua tahun.
Menurut Hersubeno, kondisi tersebut menjadi alasan munculnya usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar biaya kampanye Pilkada ԁibatasi melalui revisi Undang-Undang Pilkada.
Namun, ia menilai pembatasan biaya kampanye saja tidak cukup menyelesaikan persoalan. “Persoalannya menurut saya tidak hanya sekadar pembatasan biaya kampanye, tetapi juga mentalitas bangsa ini korup,” katanya.
Hersubeno bahkan menyebut praktik politik uang tidak hanya melibatkan elite politik. “Kalau rakyatnya enggak korup, mereka pasti akan menolak money politics. Jadi ini problem yang sangat sistematis dan sudah berurat berakar di bangsa ini,” ucapnya.
Ia mengungkap biaya menjadi kepala daerah sangat besar. Mulai dari mahar politik, biaya survei, konsultan politik, saksi, tim sukses, hingga praktik politik uang.
BACA JUGA: Marak Kepala Daerah Terjerat KPK, Bima Arya: 500 Orang yang Berkasus Korupsi Sejak Pilkada Langsung
“Kalau menurut perkiraan kita sekitar Rp20 sampai Rp30 miliar. Di beberapa daerah tertentu angkanya bisa jauh lebih besar,” katanya.
Menurut Hersubeno, setelah seorang kepala daerah memenangkan Pilkada, beban pengeluaran justru semakin besar.
