SEMARANG, beritajateng.tv – DPRD Jawa Tengah tengah menggarap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Kritis untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana banjir dan tanah longsor.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi tersebut, yakni alih fungsi kawasan penyangga dan hutan yang ditanami tanaman keras menjadi lahan pertanian produktif.
Ketua Komisi B DPRD Jateng, Sri Hartini, mengatakan, perubahan fungsi lahan tersebut dapat meningkatkan risiko erosi. Selain itu juga memperbesar aliran air dari kawasan hulu menuju wilayah hilir.
BACA JUGA: Panen Ubi Jalar di Lahan 1.000 Meter Persegi, Agustina Dorong Warga Semarang Perkuat Urban Farming
Menurutnya, masyarakat yang berada di kawasan atas mungkin memperoleh keuntungan dari hasil pertanian. Akan tetapi dampak kerusakan lingkungan justru berpotensi masyarakat di wilayah bawah (hilir) rasakan.
“Kadang-kadang masyarakat ingin panen banyak. Lahan-lahan yang seharusnya menjadi penyangga dengan keberadaan tanaman keras justru ditebang. Masyarakat menanaminya dengan tanaman produktif, misalnya kentang. Itu nanti bisa menimbulkan erosi dari atas,” kata Hartini saat ditemui di MG Setos Hotel, Sabtu, 14 November 2026 sore.
Raperda Lahan Kritis Masuk Tahap Sinkronisasi
Hartini menyebut pembahasan Raperda Lahan Kritis saat ini telah memasuki tahap sinkronisasi dengan pemerintah pusat. Dia menargetkan pembahasan regulasi dapat selesai pada November 2026, sehingga bisa ada pengesahan pada tahun ini.
“Ini kemarin sudah sampai sinkronisasi dengan pemerintah pusat. Jadi, sudah meminta masukan-masukan dari pemerintah pusat. Mungkin dalam bulan ini selesai,” katanya.
BACA JUGA: Tragedi Pohon Tumbang di Jalan Pandanaran, Disperkim Pastikan Pohon Sehat dan Siapkan Tali Asih
Dalam raperda tersebut, pengaturan penanganan lahan kritis tidak hanya menyasar kerusakan akibat aktivitas masyarakat. Akan tetapi juga kerusakan yang timbul oleh kebakaran maupun aktivitas perusahaan.
Penanganan Banjir Harus Mulai dari Hulu
Hartini mengatakan, saat musim kemarau di sejumlah wilayah di Jawa Tengah berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Sementara ketika musim hujan, kawasan pegunungan rawan mengalami bencana, sedangkan wilayah dataran rendah berpotensi terdampak banjir.
Hartini menilai penanganan banjir tidak bisa hanya berfokus pada wilayah hilir atau kawasan yang terdampak genangan.
BACA JUGA: Cegah Sengketa Lahan, Perhutani dan BPKH Sosialisasikan Batas Kawasan Hutan di Blora
Menurutnya, keseimbangan antara kepentingan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan juga perlu jadi perhatian.
“Kalau penanganan banjir itu dari hulu sampai hilir, dari hutan sampai sungai harus tertangani. Jadi, sedimentasi, kemudian kalau hulu itu penghijauannya. Ketahanan pangan dengan kerusakan hutan juga harus benar-benar jadi perhatian,” katanya. (*)
