SEMARANG, beritajateng.tv – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jawa Tengah memberikan catatan kepada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui Rapat Paripurna di Gedung Berlian, Rabu, 5 Juni 2024.
Adapun catatan itu tersampaikan melalui pandangan umum yang Anggota Fraksi PDIP, Sarei Abdul Rosyid, bacakan. Ia menyoroti banjir tahun 2023 silam yang sempat melumpuhkan wilayah Jawa Tengah, utamanya bagian Pantura.
“Jawa Tengah provinsi besar, selain berbatasan dengan Jawa Timur dan Jawa Barat, Jawa Tengah juga bertetangga dengan D.I. Yogyakarta. Infrastruktur perhubungan darat di Jawa Tengah berperan penting dalam melayani pergerakan barang dan orang,” ujar Sarei.
Sehingga, dalam hematnya, tanggul jebol dan banjir di ruas jalan utama Pantura menjadi pelajaran berharga bagi Jawa Tengah.
“Peristiwa tanggul jebol dan ruas jalan Pantura Demak-Kudus, beberapa bulan lalu jadi pelajaran berharga bagi Jawa Tengah. Ini masih rentan banjir, kalau direntang keseluruhan, ini jadi kewenangan pusat, provinsi, hingga kabupaten,” terangnya.
Jebolnya Sungai Wulan Jawa Tengah sampai banjir perlu perhatian menyeluruh
Menurut Sarei, sedimentasi di Sungai Lusi, Wulan, hingga Juwana pun imbas dari Kabupaten Grobogan, Sragen, Boyolali, hingga Kabupaten Semarang. Yang mana, kata Sarei, sedimentasi itu berlangsung lama secara kumulatif.
“Jebolnya Sungai Wulan itu jadi momentum penting, sebuah peringatan kalau ada yang perlu dibahas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Kawasan hulu, tengah, hilir, juga diperhatikan,” bebernya.
Jika banjir tahun 2023 silam terulang di tahun 2024, ujar Sarei, maka tak sedikit perusahaan yang akan mengalami kerugian lagi. Tak hanya perusahaan, lapisan masyarakat lainnya pun juga terdampak akibat banjir tersebut.
BACA JUGA: Antisipasi Banjir di Musim Penghujan, Pemkot Lakukan Pembersihan dan Pembongkaran PJM di Semarang
“Seberapa besar kerugian perusahaan yang harus berhenti beroperasi karena banjir? Tidak bisa mengirim barang produksi, menerima barang baku produksi. Layanan pendidikan terganggu, kerugian petani akibat sawah terendam banjir. Itu perlu dapat perhatian serius,” tegasnya.
Lebih lanjut, pengelolaan barang milik daerah pun turut menjadi catatan penting yang pihaknya sampaikan.
“RUU Pertanggung jawaban Pelaksana APBD Jawa Tengah 2023 adalah realisasi tahun ke-5 Rencana Pembangunan Menengah Daerah 2019-2023.Catatan kecil lainnya, betapa penting pengelolaan barang milik daerah oleh Pemprov,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
