SEMARANG, beritajateng.tv – Meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan kawasan hutan, hingga penurunan kualitas daerah aliran sungai (DAS) mulai memicu ancaman lingkungan yang lebih luas di Jawa Tengah. Kondisi tersebut ԁisebut ikut meningkatkan potensi banjir, longsor, hingga kekeringan di berbagai wilayah.
Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah, Sholeha Kurniawati, menilai kondisi lingkungan hidup dan kawasan hutan di Jawa Tengah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
“Kondisi lingkungan hidup dan kawasan hutan di Provinsi Jawa Tengah saat ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks,” ujar Sholeha saat membacakan usul prakarsa Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah di Gedung Berlian, Kota Semarang, Selasa, 26 Mei 2026.
BACA JUGA: Soroti Hutan Gundul dan Kerusakan Jalan di Jateng, Pemprov Sambut Baik Dua Raperda Inisiatif DPRD
Ia menuturkan, persoalan yang muncul saat ini tidak lagi berdiri sendiri. Kerusakan kawasan hutan, perubahan fungsi lahan, hingga menurunnya kualitas lingkungan saling berkaitan dan memunculkan dampak berantai di sejumlah daerah.
Alih fungsi lahan yang semula memiliki vegetasi dengan akar kuat menjadi tanaman musiman atau kawasan lain ikut memengaruhi kemampuan tanah menyerap air. Kondisi tersebut, kata Sholeha, memperbesar potensi erosi maupun sedimentasi yang berdampak pada daerah aliran sungai.
“Meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan kawasan hutan, erosi, sedimentasi serta menurunnya kualitas daerah aliran sungai (DAS) telah memberikan dampak terhadap keseimbangan ekosistem dan meningkatnya potensi bencana alam seperti banjir, longsor dan kekeringan di berbagai wilayah,” lanjutnya.
DPRD Sebut Lahan Kritis Butuh Penanganan Jangka Panjang
Selain persoalan kerusakan hutan, Komisi B juga menyoroti masih banyaknya lahan kritis yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Persoalan tersebut tidak hanya muncul di dalam kawasan hutan, tetapi juga terdapat pada wilayah di luar kawasan hutan.
Menurut Sholeha, penanganan lahan kritis tidak cukup hanya melalui kegiatan penanaman atau pemulihan sesaat. Penanganan tersebut membutuhkan arah kebijakan yang memiliki kepastian hukum agar pelaksanaannya berjalan lebih terukur.
“Oleh karena itu, ԁiperlukan adanya kebijakan daerah yang mampu memberikan arah pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan secara terpadu dan berkesinambungan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Komisi B DPRD Jawa Tengah menilai penanganan persoalan lingkungan selama ini memerlukan koordinasi yang lebih kuat antarpihak.
Sebab, tutur Sholeha, persoalan kerusakan lingkungan tidak hanya menyangkut sektor kehutanan. Akan tetapi juga berkaitan dengan pembangunan wilayah, aktivitas ekonomi, hingga keterlibatan masyarakat.
BACA JUGA: Warga Bogorejo Blora Dikejutkan Temuan Mayat Pria di Tepi Hutan, Diduga Tewas Mendadak
Oleh karena itu, DPRD mendorong tata kelola yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat agar penanganan lingkungan tidak berjalan secara parsial.
“Melalui usul prakarsa rancangan peraturan daerah ini, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah memandang bahwa tata kelola rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah perlu ԁilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” paparnya.
Sholeha menilai dampak kerusakan lingkungan tidak berhenti pada perubahan kondisi alam belaka. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan maupun wilayah yang terdampak kerusakan lingkungan juga berpotensi menerima dampak sosial dan ekonomi.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat upaya rehabilitasi lahan dan reklamasi hutan menjadi penting karena menyangkut keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
“Komisi B DPRD Jawa Tengah juga memandang rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah tidak hanya terkait aspek lingkungan hidup. Tetapi, juga memiliki dampak terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
