SEMARANG, beritajateng.tv – Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilai masih menyisakan persoalan lingkungan, sosial, dan agraria karena belum sepenuhnya berbasis pada prinsip keadilan ekologis. Isu tersebut menjadi fokus utama dalam disertasi Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh yang mengantarkannya meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
Dalam sidang terbuka promosi doktor pada Sabtu, 14 Februari 2026, Saleh mempertahankan disertasi berjudul “Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional Berbasis Nilai Keadilan Ekologis.” Ia menempuh studi selama 3,5 tahun dengan IPK 4,00 dan predikat Summa Cumlaude.
“Alhamdulillah hari ini sidang promosi Doktor Ilmu Hukum saya bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan predikat Summa Cumluade IPK 4.0. Tentu saya bersyukur kepada Allah SWT yang melancarkan persiapan dan juga penelitian kami selama ini,” ujarnya di Ruang Sidang Fakultas Hukum Unissula Semarang.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari bimbingan promotor, yakni Rektor Unissula sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Prof. Dr. Gunarto dan co-promotor, Dekan Fakultas Hukum Unissula sekaligus Guru Besar Hukum Administrasi Negara Prof. Dr. Jawade Hafidz.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh Raih Gelar Doktor Hukum, Predikat Summa Cumlaude
Sementara itu, kualitas disertasi Saleh diuji oleh tim penguji lintas sektor, yakni Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun selaku Guru Besar Ilmu Hukum Unisulla; Prof. Dr. Farida Patitinggi selaku Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
Penguji lainnya ialah Prof. Dr. Mahmutarom selaku Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Wahid Hasyim Semarang; Dr. H. Wihaji selaku Doktor Ilmu Lingkungan yang saat ini menjabat Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN; serta Prof. Atta Abdullati Alsonbati selaku Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Al-Azhar Mesir.
Menurut Saleh, pembangunan melalui PSN memang menjadi kebutuhan penting negara. Namun, implementasinya harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat terdampak.
“Kita tahu bahwa pembangunan itu hal yang penting dan perlu. Tapi tidak melupakan keadilan ekologis, karena itu juga berdampak terhadap anak-anak kita di masa yang akan datang. Maupun juga masyarakat kita di masa sekarang,” ungkapnya.
BACA JUGA: Kasus Dokter Astra RSI Sultan Agung, Polisi Terapkan Pasal Penganiayaan Ringan ke Dosen FH Unissula
Dalam penelitiannya yang menggunakan paradigma post positivisme dengan metode yuridis sosiologis, Saleh menemukan adanya kelemahan substansi dalam sejumlah regulasi PSN. Salah satunya terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinilai belum mengakomodasi prinsip keadilan ekologis dan reforma agraria secara kuat.
Ia juga menyoroti perlunya perubahan dalam Pasal 3 Permenko Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024. Hal itu agar pelaksanaan PSN selaras dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, Pasal 71 Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 terkait pengawasan dan sanksi administratif juga perlu tambahan ketentuan evaluasi kepatuhan dalam implementasinya.
Saleh berharap rekonstruksi regulasi yang ia tawarkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat. Maupun daerah dalam menyusun kebijakan PSN yang lebih berkeadilan ekologis.
“Jadi rekonstruksi hukum ini harapannya bisa menjadi masukan pemerintah pusat. Juga pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota terkait PSN itu supaya nantinya bisa membuat aturan-aturan yang memasukkan keadilan ekologis,” harapnya.
BACA JUGA: Tak Hanya Soal Gizi, Komisi A DPRD Salatiga Sebut Anak Terpapar Asap Rokok Berisiko Tinggi Stunting
Selain pemerintah, ia juga mendorong kementerian, badan usaha milik negara maupun swasta untuk menjunjung prinsip keadilan ekologis, reforma agraria, transparansi, serta perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.
Masyarakat pun di ajak berperan aktif dalam pengawasan agar hak kesejahteraan sosial dan ekologis masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara merata.
Sidang promosi doktor tersebut turut terhadiri sejumlah tokoh. Termasuk anggota DPR RI Fraksi Golkar. Juga pimpinan DPRD Jawa Tengah, jajaran pengurus Partai Golkar Jateng, serta beberapa kepala daerah di Jawa Tengah. (*)
Editor: Farah Nazila
