Untuk menangani ketidaknetralan ASN tersebut, Bawaslu Jateng akan menindaklanjutinya melalui komisi ASN yang berwenang.
“Kalau misalnya itu menimpa pada ASN terkait dengan netralitas ASN, setelah bukti-bukti terkumpul dan terbukti maka kita lakukan tindak lanjutnya ke komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi yang memberikan sanksi ke ASN,” terang Husain.
Berbeda dengan ASN, Kepala Desa maupun perangkat desa lain yang terbukti melanggar aturan Pemilu akan diserahkan kepada Bupati yang membawahinya.
“Sedangkan untuk Kepala Desa dan perangkat desa sudah kita lakukan kajian, maka itu lanjut ke Bupati. Karena yang memberikan SK kan Bupati, untuk kemudian diberi sanski oleh Bupati,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
