SPPG di Jateng Libatkan TNI dan Polisi, Ini Kata Deputi MBG

SEMARANG, beritajateng.tv – Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG), Mayjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibangun di Jateng tidak boleh berada di tanah yang bermasalah.

Hal itu terungkap oleh Dadang usai menghadiri Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Kamis, 31 Juli 2025.

Dadang menambahkan, TNI dan polisi akan dilibatkan dalam pembangunan maupun operasional SPPG di Jawa Tengah.

“Ada rencana keterlibatan langsung dari TNI dan polisi untuk mempercepat program yang ada sekarang. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka akan menyiapkan lahan yang akan dibangun [untuk] MBG sebanyak 1.542,” jelas Dadang.

Dadang menyebut, SPPG yang tak boleh dibangun di tanah yang bermasalah merupakan arahan langsung dari Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu).

“Memang ada beberapa kendala, karena dari Kemenkeu pengin bahwa kondisi tanah yang akan kita bangun ini harus clear dan clean. Dalam artian bahwa itu memang tidak ada tanah bermasalah, karena ini berkaitan dengan penggunaan anggaran negara,” tegas Dadang.

Dadang minta SPPG di Jateng jangkau daerah terpencil seperti Karimunjawa

Selain itu, Dadang menegaskan pembangunan SPPG di Jawa Tengah bisa menyasar lokasi yang sulit dijangkau atau terpencil.

“Kedua, kami harapkan bahwa tanah-tanah itu memang tanah-tanah yang di lokasi yang sulit. Yang sulit dalam hal ini langsung menyentuh pada masyarakat bawah,” jelas dia.

Dadang mencontohkan Karimunjawa yang berlokasi di Kabupaten Jepara. Dadang ingin SPPG bisa menjangkau daerah terpencil di Jawa Tengah sebagai bentuk kehadiran negara.

“Mungkin di tempat yang terpencil ya, ekonomi masyarakat kurang, ada banyak kasus stunting. Seperti penyampaian tadi itu Jepara, ada Karimunjawa. Itu semuanya akan kami tindaklanjuti. Ini menunjukkan bahwa negara hadir ya,” tegas Dadang.