SEMARANG, beritajateng.tv – Kenaikan harga pangan menjelang dan selama Ramadan di Jawa Tengah (Jateng) dinilai bukan semata akibat ulah spekulan. Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen (LP2K) menyebut persoalan distribusi yang belum optimal serta ketimpangan stok di tingkat pasar menjadi faktor utama yang memperparah kondisi di lapangan.
Ketua LP2K Jateng, Abdun Mufid, menilai pengawasan terhadap praktik spekulan maupun potensi penimbunan belum berjalan secara preventif. Ia menyebut peran Satuan Tugas (Satgas) Pangan saat ini masih dominan pada tahap reaktif, bukan pencegahan sejak dini.
“Stok aman, kalau adanya di gudang-gudang pengusaha, lalu terdistribusi enggak merata di level retail yang langsung berhadapan dengan konsumen, ya percuma. Tambah pedagang pasti menaikkan harga dalam skala tertentu untuk menambah keuntungan di momen-momen tertentu, seperti Ramadan,” katanya saat beritajateng.tv hubungi pada Rabu, 25 Februari 2026.
BACA JUGA: Mohammad Saleh: Pemprov Jangan Sampai Kecolongan Lonjakan Harga Bahan Pangan
Menurutnya, ketika berbagai faktor tersebut terjadi bersamaan, dampaknya langsung konsumen rasakan dalam bentuk lonjakan harga. Karena itu, Satgas Pangan diminta lebih proaktif memastikan rantai distribusi berjalan lancar hingga ke tingkat ritel dan minimarket.
“Satgas Pangan harus semakin membuka lebar mata dan telinga untuk pengawasi dan bertindak sejak awal,” pesannya.
Selain itu, LP2K juga menilai Pemerintah Provinsi Jateng belum memiliki skenario tanggap darurat yang terstruktur untuk mengantisipasi potensi krisis pangan, terutama saat terjadi gangguan distribusi akibat bencana alam.
Rekomendasi LP2K soal Harga Bahan Pangan di Jateng
Sebagai rekomendasi, LP2K mengusulkan tiga langkah prioritas, yakni reformasi sistem distribusi agar lebih pendek dan efisien, penguatan pengawasan pasar berbasis pencegahan dini, serta penyusunan sistem tanggap darurat ketahanan pangan yang operasional.
