“MTQ butuh kerja sama yang sangat serius. Persiapannya bukan hanya soal infrastruktur. Tetapi juga kesiapan SDM, termasuk pelayanan bagi penyandang disabilitas yang akan menjadi bagian dari penyelenggaraan acara,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan. Agustina meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menyesuaikan program kerja dengan arah pembangunan terbaru agar tidak lagi menggunakan dokumen lama sebagai acuan.
Menurutnya, masih adanya sejumlah perangkat daerah yang belum sepenuhnya menyesuaikan perencanaan dengan kebijakan terbaru sehingga perlu segera di benahi.
Dalam kesempatan itu, Agustina mengakui masih terdapat dua jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) atau kepala dinas yang belum terisi secara definitif. Yakni di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Ia menjelaskan, kekosongan jabatan tersebut lantaran proses pensiun pejabat sebelumnya. Serta tahapan administrasi yang harus mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami tidak ingin terburu-buru. Pengisian jabatan harus melalui proses yang sesuai aturan. Agar mendapatkan pejabat yang benar-benar memenuhi syarat dan memiliki kompetensi,” tegasnya.
Akui Ada Jeda Eselon 2 dan 3
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Joko Hartono menjelaskan rotasi kali ini melibatkan tiga pejabat eselon II yang mutasi dan dua pejabat yang promosi dari eselon III ke eselon II.
Selain itu, terdapat 20 pejabat eselon III yang mengalami promosi maupun mutasi serta 22 pejabat eselon IV yang mendapat penugasan baru. Sehingga total pejabat yang mengikuti pelantikan mencapai 47 orang.
“Penataan personel ini merupakan bagian dari regenerasi organisasi karena ada sejumlah pejabat yang memasuki masa pensiun. Harapannya seluruh pejabat yang di lantik segera menyesuaikan diri dengan tugas barunya dan langsung bekerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Joko.
Ia memastikan seluruh pejabat yang dilantik telah memenuhi persyaratan administrasi maupun kompetensi sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
