“Unit usaha yang ada tentunya harus selalu terbuka, dalam arti pengelolaan secara profesional. Dulu kan kita punya BUMD yang punya anak perusahaannya terlalu banyak, bahkan mungkin kami dari Komisi C saja tidak tahu, bahkan punya cucu perusahaan,” jelasnya.
BACA JUGA: OJK Cabut Izin Usaha BPR Karya Remaja Indramayu, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah
Sriyanto menuturkan, dari 11 Badan Usaha Milik Daerah di Jateng, Bank Jateng menjadi penyumbang pendapatan tertinggi. Pasalnya, Bank Jateng merupakan lembaga keuangan yang berkaitan erat dengan BUMD itu sendiri.
Pihaknya juga menyinggung BPR BKK yang sempat merugi. Kini, ucapnya, BPR PKK di Jateng juga telah berubah statusnya sebagai Perseroda. Sehingga ia harap BPR BKK juga bisa memberikan keuntungan bagi Jawa Tengah.
“BPR BKK, termasuk BKK Jateng, yang sudah dikonsolidasi sekarang sudah jadi Perseorda. Yang dulu merugi, Alhamdullilah lambat laun hari ini sudah bisa memberikan suatu dividen, kalau dulu tidak, kan merugi,” paparnya.
Tak hanya itu, BKK Pringsurat yang pernah menjadi kisruh menurutnya akan Sriyanto usahakan untuk kembali menjadi BUMD yang sehat.
“Ada BUMD yang dulu BKK Pringsurat, sempat tidak kita ikutkan dalam konsolidasi. Itu pun akan kita usahakan untuk disehatkan kembali, tapi tentunya butuh waktu,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
