SEMARANG, beritajateng.tv – Fenomena Salam 4 Jari akhir-akhir ini meramaikan media sosial. John Muhammad, seorang aktivis pelopor gerakan Salam 4 Jari, menyebut tujuan di balik gerakan itu tak lain untuk mengarahkan para pemilih mengambang untuk menentukan pilihannya agar memilih paslon 01 atau 03 dalam Pilpres 2024.
Pengamat politik Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini (NHS), pun menyoroti fenomena ini. Baginya, gerakan tersebut merupakan resistensi atau perlawanan terhadap melencengnya demokrasi dalam Pemilu tahun ini.
“Kan faktanya sedang digaungkan oleh sahabat kita, John Muhammad, John itu aktivis banget. Saya melihat bahwa gerakan ini bagian dari upaya resistensi (perlawanan) yang sebenarnya bukan hanya untuk [melawan] paslon nomor 02,” ujar NHS saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp, Kamis 1 Januari 2024.
BACA JUGA: Tanggapi Munculnya Gerakan ‘Salam Empat Jari’, Gibran: Kemarin Pas Debat Saya Dua Lawan Satu
Menurut hematnya, gerakan Salam 4 Jari juga merupakan suara masyarakat yang resah dengan penyimpangan selama Pemilu, yang ia rasa makin hari makin menunjukkan keberpihakan yang tak semestinya.
“Gerakan itu juga lebih kepada upaya menghadapi kemungkinan yang lebih jauh dan lebih berat terhadap berbagai penyimpangan dalam Pemilu. Mereka menganggap itu sesuatu yang akan merisaukan,” sambung NHS.
Bentuk wujudkan demokrasi sehat lewat Salam 4 Jari
Bagi NHS, kerisauan masyarakat terhadap jalannya Pemilu tertuang dalam gebrakan Salam 4 Jari. NHS menuturkan, Salam 4 Jari menjadi cara yang paling mungkin digaungkan dan diupayakan oleh masyarakat sipil dalam mewujudkan demokrasi sehat.
“Dimensi lain yang saya lihat adalah ini cara yang paling mungkin untuk kekuatan masyarakat sipil atas keadaan seperti sekarang. Dalam demokrasi yang sehat, masing-masing komponen negara bisa bersatu ketika melihat kemungkinan adanya penyimpangan,” paparnya.
Menilik lebih dalam, menurut NHS, Salam 4 Jari tak sekadar berkutat pada hasil Pemilu 2024 saja. Melainkan, proses dalam pemenangan itu menjadi hal penting yang hendak gerakan tersebut serukan.
“Gerakan itu juga bermakna lain, bukan sekadar ‘yang menang itu siapa’, tapi bagaimana cara memenangkan paslon. Apakah cara memenangkan itu melibatkan intervensi atau kekuatan dari luar yang seharusnya tidak boleh atau boleh. Saya membaca gerakannya seperti itu,” jelasnya.
Menyatukan pendukung paslon 01 dan 03, bukanlah hal yang tak mungkin bagi NHS jika ingin mewujudkan demokrasi sehat. Kekuatan ideologis pun NHS rasa mampu menyatukan pendukung paslon dari latar belakang yang berbeda melalui gerakan tersebut.
“Di situ ada kekuatan ideologis, itu tidak mengapa. Justru perbedaan itu untuk menyatukan antar kekuatan masing-masing supaya Pemilu yang ideal itu bisa terlaksana dengan sebaik baiknya. Buat saya sebagai warga negara, saya sangat mendukung terhadap gerakan itu, kenapa? karena kita ingin apa pun yang terjadi, Pemilu harus berbasis luber jurdil,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
