Pendidikan

Terima 10 Siswa Lewat SPMB Tahap II, SMK Kartini Semarang Soroti Calon Murid Tak Masuk DTKS

×

Terima 10 Siswa Lewat SPMB Tahap II, SMK Kartini Semarang Soroti Calon Murid Tak Masuk DTKS

Sebarkan artikel ini
Siswa SMK Kartini
Wakil Kepala (Waka) Kesiswaan sekaligus Tim Pengembang Sekolah, Subagyo Subali, saat dijumpai langsung di SMK Ibu Kartini, Selasa, 15 Juli 2025. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

Ada calon siswa ingin ikut SPMB tahap kedua SMK Kartini, namun tak terdata di DTKS

Meskipun yang mendaftar pada SPMB tahap kedua terlihat sedikit, namun Subagyo menyebut antusiasme calon murid baru begitu tinggi. Hanya saja, kata dia, syarat P1,P2, dan P3 pada DTKS menjadi penghalang mereka untuk mendaftar.

“Antusias masyarakat sebenarnya bagus ya, karena banyak yang datang kepada kami. Namun [mereka] terhenti pada meminta informasi saja, terkendala karena mereka tidak punya DTKS. Kedua, kalaupun ada, mereka termasuk prioritas 4, padahal yang jadi syarat SPMB tahun ini adalah P1, P2, dan P3. Jadi kalau kita jaring sampai P4, saya yakin angkanya bisa lebih besar,” bebernya.

Lebih lanjut, pihaknya mengapresiasi Pemprov Jateng yang menggandeng sekolah swasta, termasuk SMK Ibu Kartini, selama proses SPMB 2025. Hanya saja, ia berharap jumlah siswa reguler dan afirmasi yang masuk berimbang.

Jika kemitraan ini hanya mengandalkan siswa afirmasi, kata Subagyo, tak akan selaras dengan biaya operasional maupun prasarana di sekolah.

BACA JUGA: SPMB Tahap II Hanya Terisi Dua Murid, SMA Mardisiswa Semarang Isi Kuota dengan Jalur Reguler

“Kami berharap minimal jumlahnya berimbang dengan reguler. Kalau kita hanya bergantung pada afirmasi saja, sementara kebutuhan operasional sekolah kami saat ini—dengan kondisi sarpras yang ada—dari apa yang kami dapatkan dari afirmasi sebelumnya, itu belum mencukupi,” akunya.

Menurut pendapatnya, jumlah siswa reguler dengan afirmasi yang ideal ialah tiga banding satu. Tak hanya itu, ia pun turut menyoroti calon murid baru yang benar-benar membutuhkan, namun terdata sebagai P4 pada DTKS.

“Di sisi lain, kami juga harus peduli dengan lingkungan masyarakat kurang mampu. Saya mendukung kebijakan pemerintah, tapi ya itu tadi, persyaratannya perlu dilunakkan. Terkait DPT dan DTKS, kiranya masih banyak yang kurang sesuai, karena ada yang sangat membutuhkan, tapi mereka tidak dibekali nomor DTKS, sehingga tidak terjaring pada jalur afirmasi. Di Gajahmungkur itu ada [kasus begitu],” pungkasnya. (*)

Editor: Mu’ammar R. Qadafi

Simak berbagai berita dan artikel pilihan lainnya lewat WhatsApp Channel beritajateng.tv dengan klik tombol berikut:
Gabung ke Saluran

Tinggalkan Balasan