SEMARANG, beritajateng.tv — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang memproyeksikan pendapatan daerah pada 2027 mencapai Rp1,92 triliun.
Proyeksi tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Rudibdo, menyatakan optimisme terhadap target tersebut. Hal ini terdukung tren positif pertumbuhan PAD dalam lima tahun terakhir.
“Tren pertumbuhan PAD sejak 2021 hingga 2025 sangat positif,” ujarnya, Senin, 30 Maret 2026.
Ia menjelaskan, realisasi pajak daerah pada 2021 sebesar Rp189,48 miliar, meningkat menjadi Rp222,45 miliar pada 2022. Tren kenaikan berlanjut hingga 2025 dengan capaian Rp409,42 miliar, atau tumbuh 40,15 persen daripada 2024 sebesar Rp292,13 miliar.
BACA JUGA: Pemkab Semarang Minta Perusahaan Tertib Bayarkan THR Karyawan: Mudah-mudahan Tidak Ada yang Cicil
Secara rata-rata, pertumbuhan pajak daerah mencapai sekitar Rp32 miliar per tahun.
Rudibdo menambahkan, target PAD Kabupaten Semarang pada 2027 di proyeksikan mencapai Rp762,8 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi dengan nilai sekitar Rp1,1 triliun.
Dari total pendapatan tersebut, sebagian besar akan terserap untuk belanja wajib daerah yang diproyeksikan mencapai Rp1,61 triliun.
Belanja tersebut meliputi belanja pegawai Rp846,8 miliar, belanja BLUD Rp245,7 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp112 miliar, serta Dana Desa Rp177,45 miliar.
Selain itu, anggaran juga di alokasikan untuk layanan dasar, seperti penerangan jalan umum sebesar Rp42,9 miliar, belanja listrik Rp9,6 miliar, serta iuran jaminan kesehatan masyarakat yang mencapai lebih dari Rp66 miliar.
Dengan komposisi tersebut, ruang fiskal yang tersisa untuk program pembangunan hanya sekitar Rp308,6 miliar.
Anggaran itu untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, meliputi enam urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib nonpelayanan dasar, enam urusan pilihan, serta unsur pendukung, pengawasan, kewilayahan, dan pemerintahan umum.
Totalnya mencakup 135 program, 276 kegiatan, dan 719 subkegiatan.
Rudibdo menekankan pentingnya pematangan perencanaan agar program yang memiliki kesamaan dapat digabung, sehingga efisiensi anggaran dapat tercapai.
