“Kami akan terus mengawal, sampai panen pun harus buat video baru. Kalau yang bergerak di penyediaan benih harus didorong buat cari benih unggul. Intinya adalah kami semuanya ingin memberikan persembahan kepada Ibu Ketum bahwa kader yang menjadi petugas partai di Jateng ini memahami keinginan Ibu, khususnya mengenai kemandirian pangan,” tegas Agustina.
Panjatkan doa agar sehat dan panjang umur, Agustina ingin Megawati terus pimpin PDIP
Usai jumpa pers, Agustina berharap di usia yang ke-78, Megawati tetap bersedia memimpin PDIP serta seluruh kader di Jawa Tengah. Agustina pun berdoa untuk Megawati, yang memasuki usia renta, agar senantiasa sehat.
“Kami ini anak-anak yang agak lucu, mungkin kadang perintah Ibu ke mana, kami malah ke mana. Kami juga berdoa Bu Mega selalu kuat menghadapi partai yang sangat besar ini. Dan kami terus berdoa mudah-mudahan beliau mendapat ketegaran dalam menghadapi getaran dan ombak yang menjadi tantangan Indonesia ke depan,” ucap Agustin kepada beritajateng.tv.
Lebih lanjut, kontes 10 bahan pokok pendamping beras ini juga sebagai wujud bahwa Megawati konsisten menciptakan ketahanan pangan di Indonesia.
BACA JUGA: Gagal Jadi Bupati Tegal, Bima Sakti Kini Pilih Jadi Tukang Cukur
“Hari ini kami sebagai anak-anaknya ingin menunjukkan kalau Ibu ini kepengin bahwa kami itu concern terhadap pangan. Ada yang menanam, ada yang menyiapkan benih, bahwa selama ini ada yang menjalankan kegiatan sampai panen. Kalau gak ada rilisan video kan gak terdeteksi,” jelas Agustina.
Cita-cita Megawati untuk mewujudkan ketahanan pangan tampak serupa dengan program Presiden RI Prabowo Subianto soal swasembada pangan. Kendati serupa, Agustina menyebut fokus ketahanan pangan ini sudah menjadi fokus PDIP sejak awal terbentuknya partai.
“Secara politis pasti akan melihatnya seperti itu. Tapi kalau lihat platformnya PDIP sejak jadi partai [pada tahun] 1973, ini jadi kewajiban. Setiap tahun ada kok proses-proses memperhatikan ketahanan pangan khususnya 10 pangan pendamping beras itu. Kalau publik melihat seperti itu [hal politis], itu adalah pandangan publik ke PDIP dan itu sah,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
