“Menurut saya, kalau memungkinkan ada klausul-klausul lain yang bisa menjadi judgment (pertimbangan), karena sebenarnya ini ada otoritas dari Dewan Pengupahan, jadi kenaikannya bisa lebih tinggi sedikit,” ujarnya.
Pemulihan pasca Covid-19 turut jadi pertimbangan kenaikan UMP Jawa Tengah 2024
Wahyu menyebut, pemulihan pasca Covid-19 turut menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kenaikan UMP 2024 di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun pemerintah telah menyatakan pandemi usai beberapa bulan yang lalu, namun menurutnya ada sektor yang belum sepenuhnya pulih.
“Dalam proses recovery Covid-19 itu kan beberapa sektor memang belum sepenuhnya pulih. Tentu akan jadi tantangan tersendiri bagi pengusaha kalau upahnya naik terlalu tinggi,” bebernya.
Dalam aturan sebelumnya yang mengacu pada PP No. 36 Tahun 2021, Wahyu menyinggung perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi komponen penting dalam skema pengupahan.
BACA JUGA: Setujui Kenaikan UMP 4,02 Persen, Apindo Jateng: Angkanya Sehat, Tidak Condong ke Salah Satu Pihak
“Kalau menggunakan kacamata paling sederhana kan inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan insentif bagi kinerja makro dan inflasi itu untuk meng-cover kenaikan harga-harga, tetapi sudah tidak menggunakan formula itu,” jelasnya.
Sementara dalam aturan kali ini, koefisien alfa atau proporsi pertumbuhan ekonomi, bagi Wahyu, menjadi kunci penting untuk menentukan kenaikan UMP.
“Bagaimana menentukan koefisien alfa itu penting, karena kalau hasil perhitungannya negatif atau nol itu akan menggunakan upah tahun lalu atau upah yang berjalan. Kalau pertumbuhan ekonomi negatif atau kontraksi seperti pandemi kemarin dan upah itu tidak turun, itu akan jadi beban pengusaha,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
