Lebih lanjut, pihaknya juga menyinggung rubuhnya demokrasi yang tengah menyertai situasi politik saat ini. Ia mengungkap penundaan Pilkada 2022 menjadi pertanda jauh sebelum huru hara Pemilu 2024 terjadi.
“Ada pratanda dari beberapa waktu jauh sebelum penyelenggaran Pemilu 2024, misal tahun 2022 ada penundaan atau peniadaan jadwal tahapan Pilkada serentak yang sesungguhnya jatuh pada tahun 2022,” jelasnya.
Menurutnya, keputusan yang Pemerintah ajukan kemudian DPR RI sepakati itu merupakan bentuk dari segregasi politik.
BACA JUGA: Nilai Sikap Gibran Tidak Etis, Pengamat Politik: Ingat, Dia Jadi Walikota Karena PDIP
“Itu sangat tidak pas dan kalau kita tarik ke belakang, itu merupakan bagian dari segregasi politik. Tampaknya urusan publik yang terlalu penting ini menjadi urusan yang tidak masuk akal, landasan konsepsinya itu jelas dilanggar,” papar NHS.
NHS meyakini, dengan peniadaan Pilkada 2022 lalu yang kemudian kekosongan kekuasaan berada di tangan Pj atau Plh merupakan hal yang tak mendasar.
“Alasannya, mandat setiap pemerintah itu berasal dari rakyat yang jelas berasal dari Pemilu, bahwa ini rupanya bagian dari segregasi politik,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
