SEMARANG, beritajateng.tv – Masa kampanye kurang dari 70 hari sebelum Pilpres 2024 berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Untuk menuju kursi RI 1, ada beberapa hal penting yang dianggap mampu memengaruhi kemenangan selama masa kampanye berlangsung.
Pergantian tahun baru sekaligus tahun anggaran menjadi hal yang kemungkinan berpengaruh pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal itu tersampaikan oleh pengamat politik asal Undip, Nur Hidayat Sardini (NHS).
“(Pemenang Pilpres) akan sangat bergantung pada perjalanan kurang lebih 75 hari (masa kampanye) itu, tetapi di 75 hari itu begitu banyak event yang bisa mengubah keadaan. Menjelang akhir tahun tutup anggaran, akan ada perencanaan anggaran baru untuk tahun berikutnya, itu berpengaruh besar,” ujar NHS, Selasa, 5 Desember 2023.
Menurutnya, pergantian tahun anggaran itu melibatkan pergerakan barang dan uang yang juga berpengaruh pada pergerakan penguasa saat ini.
BACA JUGA: Prabowo Wajarkan Praktik Politik Dinasti, Pengamat Politik: Upaya Selamatkan Elektabilitas Gibran
Tak hanya itu, Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Undip itu pun menyinggung HUT PDI Perjuangan yang jatuh pada 10 Januari juga menjadi penentu.
“Ada beberapa event seperti hari lahirnya PDI Perjuangan, itu merupakan momentum penting bagi konstelasi (Pilpres) itu,” terang NHS.
Alasannya, acara tahunan sekaligus momentum penting bagi partai banteng tersebut akan menegaskan hubungan antara Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“Melalui HUT itu akan ada penegasan hubungan yang sedang tidak simetris ini antara Presiden Jokowi dan PDIP. Ini akan berlanjut ataukah akan ada revisi terhadap langkah tersebut, meningat kandidasi Gibran kan sudah sangat jauh,” jelasnya.
Menurutnya, dua hal itu akan menentukan bagaimana format perjalanan Pilpres 2024 mendatang.
“Itu akan menentukan format, karena kampanye itu adalah variabel besar dalam relasi itu,” paparnya.
Pertanda huru-hara Pilpres 2024 berawal peniadaan Pilkada 2022
Lebih lanjut, pihaknya juga menyinggung rubuhnya demokrasi yang tengah menyertai situasi politik saat ini. Ia mengungkap penundaan Pilkada 2022 menjadi pertanda jauh sebelum huru hara Pemilu 2024 terjadi.
“Ada pratanda dari beberapa waktu jauh sebelum penyelenggaran Pemilu 2024, misal tahun 2022 ada penundaan atau peniadaan jadwal tahapan Pilkada serentak yang sesungguhnya jatuh pada tahun 2022,” jelasnya.
Menurutnya, keputusan yang Pemerintah ajukan kemudian DPR RI sepakati itu merupakan bentuk dari segregasi politik.
BACA JUGA: Nilai Sikap Gibran Tidak Etis, Pengamat Politik: Ingat, Dia Jadi Walikota Karena PDIP
“Itu sangat tidak pas dan kalau kita tarik ke belakang, itu merupakan bagian dari segregasi politik. Tampaknya urusan publik yang terlalu penting ini menjadi urusan yang tidak masuk akal, landasan konsepsinya itu jelas dilanggar,” papar NHS.
NHS meyakini, dengan peniadaan Pilkada 2022 lalu yang kemudian kekosongan kekuasaan berada di tangan Pj atau Plh merupakan hal yang tak mendasar.
“Alasannya, mandat setiap pemerintah itu berasal dari rakyat yang jelas berasal dari Pemilu, bahwa ini rupanya bagian dari segregasi politik,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
