SEMARANG, beritajateng.tv – Seminggu usai Petisi Bulaksumur digaungkan oleh Guru Besar dan civitas akademika Universitas Gadjah Mada, beberapa kampus besar, salah satunya Universitas Diponegoro (Undip) turut melangsungkan deklarasi dan kritik kepada Presiden RI Joko Widodo.
Dalam pembacaan pernyataan sikap bertajuk ‘Indonesia dalam Darurat Demokrasi’ yang berlangsung di Taman Inspirasi Undip pada Rabu, 7 Februari 2024, sekitar 30 Guru Besar tampak hadir.
Salah satunya Prof. Suradi Wijaya Saputra asal Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip yang hadir membacakan deklarasi. Suradi mengungkap, pembacaan deklarasi itu merupakan wujud keprihatinan atas melencengnya demokrasi elektoral. Adapun bagi Suradi, deklarasi ini tak luput dari kritik keras untuk Presiden RI, Joko Widodo.
“Keprihatinan itu bermula dari runtuhnya etika dan moral, sejak adanya Putusan MK Nomor 90 yang sesungguhnya sudah diputuskan bahwa itu adalah pelanggaran etika berat oleh Majelis Kehormatan MK. Diikuti pula oleh KPU, namun [Gibran Rakabuming Raka] tetap disahkan sebagai Cawapres,” ujar Suradi usai membacakan deklarasi.
Sehingga, Suradi bersama Guru Besar dan dosen Undip berharap penyimpangan dalam proses elektoral ini dapat terputus. Agar kelak, ujar Supardi, tak ada kejadian semacam ini yang hadir dalam pemilihan lima tahunan.
“Jangan budidayakan hal demikian, jangan lestarikan. Harus kita putus sampai hari ini. Itu mewujudkannya harus dalam kita mengambil keputusan. Terserah hati nurani dan pikiran kita bersama dalam menilai,“ tuturnya.
Tak ada kepentingan apa pun di balik deklarasi guru besar Undip
Poin penting lainnya, menurut Supardi, ialah pihaknya tak memiliki kepentingan apa pun di balik deklarasi tersebut.
“Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan, tapi kami hanya punya kepentingan nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Suradi merespons Rektor Undip, Yos Johan Utama, yang menyatakan sikap untuk membuat Pemilu kondusif. Menurutnya, video yang Prof. Yos unggah beberapa waktu lalu merupakan sikap Undip sebagai lembaga.
“Kalau yang Prof. Yos sampaikan sebagai rektor tentu itu adalah mewakili lembaga. Itu penyampaian resmi dan itu kami menggarisbawahi adanya kewajiban kita sebagai anggota civitas academica untuk melakukan pemilihan yang terbaik sesuai hati masing-masing,” paparnya.
Suradi pun angkat bicara soal pihak kepolisian yang meminta petinggi kampus untuk membuat video apresiasi kinerja Jokowi.
“Ini juga jadi keprihatinan kami. Sangat memrpihatinkan kalau sampai terjadi penekanan. Itu kita tolak. Hari ini adalah bentuk penolakan dari usaha intimidasi yang tadi sudah Pak Rektor garis bawahi. Jangan sampai itu terjadi,” tandasnya.
Tanggapan Nur Hidayat Sardini
Turut hadir dalam deklarasi pernyataan itu, Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Undip, Nur Hidayat Sardini (NHS). Pihaknya pun menegaskan jawaban atas simpang siur yang kerap beredar. Bahwa, pelaksanaan gebrakan akademisi ini menjelang Pemilu lantaran ada kepentingan di baliknya.
“Kan ada konsekuensi, ada peristiwa, ada cara untuk merespons terhadap suatu peristiwa. Buat saya, mau bilangnya terlambat jauh lebih baik, mau bilangnya sedikit [massa] itu jauh lebih baik. Bagi kami ini panggilan, kewajiban jiwa masyarakat kampus yang lekat dengan hal-hal bersifat etik,” ujar NHS.
Terlebih, bagi NHS, guru besar dan juga akademisi perguruan tinggi ini sudah bebas dengan diri sendiri dan tak terikat apa pun yang membuat mereka tersandera kepentingan.
“Kami menempatkan etik itu pada tempat yang begitu tinggi, apalagi guru besar ini buat saya sudah tuntas dengan diri sendiri. Buat kami ini mengikat secara nurani masing-masing, namanya etik itu di hati,“ tandas NHS. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
