SEMARANG, beritajateng.tv – Mengikuti jejak perguruan tinggi lainnya, Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) turut mengkritik sikap dan tindakan Presiden RI Joko Widodo selama Pemilu 2024. Rektor Unika, Ferdinandus Hindiarto, menyampaikan kritik terhadap Jokowi itu saat konferensi pers di Kampus Unika, Selasa, 6 Februari 2024 sore.
Hindiarto mengungkap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat umur minimal Cawapres menjadi awal ketidak setujuan pihaknya kepada Jokowi.
“Nomor satu jelas berawal dari MK, lalu Majelis Kehormatan MK pun sudah menyatakan keputusannya ada pelanggaran di situ. Kemudian apa yang terjadi dengan statement Pak Presiden, yang mengatakan boleh kok memihak, boleh kok berkampanye,” ujar Hindiarto.
Meskipun ia setuju bahwa apa yang Jokowi katakan itu sesuai dengan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan, namun perbuatan Jokowi itu tergolong tak beretika.
BACA JUGA: Kritik Jokowi, Guru Besar UI Tegaskan Adanya Kecurangan Hingga Hilangnya Etika Bernegara
“Kami kemarin berdiskusi, oke bisa cari pasal-pasalnya dalam UU dan lain-lain, tetapi bagi kami etika itu di atas segalanya. Etika itu di atas hukum, hukum itu dibuat atas dasar etika. Kalau kita lihat pernyataan beliau November 2023 lalu kan meminta semua ASN, TNI, Polri harus bersikap netral,” tegasnya.
Selain keberpihakan Jokowi yang menurutnya tak beretika, bantuan sosial (bansos) yang ramai mengucur, khususnya di Jawa Tengah, jelang hari H pencoblosan pun menjadi kritik yang pihaknya lontarkan kepada Jokowi.
“Selanjutnya perdebatan bansos. Itu (bansos) sudah lama, sejak dulu ada, tetapi kan tidak pernah keluarnya bulan Januari, bisa saja setelah itu dan seterusnya, bahkan secara normatif saja APBN tidak bisa cair di bulan-bulan seperti ini toh?” paparnya.
Hindiarto tanggapi gerakan civitas academica kritik Jokowi
Tak hanya itu, Hindiarto pun angkat bicara terkait gerakan civitas academica di seluruh Indonesia yang ramai-ramai kritik Jokowi. Meskipun tak lepas dari tuduhan kepentingan, Hindiarto memastikan tak ada ‘dalang’ di balik itu semua.
“Kalau dari lingkungan kampus, akademisi itu tidak punya intensi apa-apa, ya mau intensi apa coba? Kalau ada yang mengatakan ‘Wah, itu partisan’, mohon maaf. Tidak ada sama sekali,” bebernya.
Hal yang membuat pihaknya berani bersuara, tak lain dan tak bukan ialah kesadarannya sebagai akademisi untuk menjaga etika dan prinsip demokrasi agar tetap di jalur yang benar.
Bahkan, dosen filsafat di seluruh Indonesia yang juga menyerukan kritiknya kepada Jokowi secara terbuka, bagi Hindiarto menjadi puncak bahwa apa yang Presiden dua periode itu lakukan sudah begitu menyimpang.
“Teman-teman di banyak kampus sudah melihat ini melewati batas. Kalau untuk ukuran yang paling tinggi, mungkin kemarin semua sekolah tinggi filsafat. Itu yang menurut saya institusi akademik yang banyak belajar apa itu demokrasi, kebenaran, dan konstitusi. Kemarin kan seluruh sekolah tinggi filsafat di Indonesia yang jadi incaran,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
