JAKARTA, beritajateng.tv – Sebuah media asing terkemuka bernama Aljazeera mendadak menjadi sorotan sejak membawa nama cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka sebagai objek pemberitaan.
Gibran memang belakangan ini tengah menjadi trending topic di seluruh Indonesia sejak ia maju menjadi cawapres pendamping capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Aljazeera bahkan menyebut sosok Gibran sebagai ‘nepo baby’ alias bayi nepotisme. Melansir Today, istilah nepo baby adalah hak istimewa yang seseorang terima karena kekuatan atau pengaruh orang tuanya sendiri.
Lebih lanjut, menurut Aljazeera, aksi Gibran yang hadir dalam debat Cawapres pada Jumat, 22 Desember 2023 kemarin adalah untuk menepis julukan nepo baby.
Dalam pemberitaan yang Aljazeera publikasikan pada Sabtu, 23 Desember 2023, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden mendapat anggapan negatif terkait nepotisme dan kurangnya pengalaman dari publik di Indonesia.
Terdapat pandangan juga bahwa Gibran adalah salah satu calon wakil presiden yang paling kontroversial sepanjang sejarah Indonesia.
Gibran ‘Nepo Baby’
Aljazeera menulis bahwa sejak pencalonan anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut pada Oktober lalu, ia mendapat tuduhan ‘nepo baby’ dan kelanjutan politik dinasti yang telah lama mengusik politik Indonesia.
Adapun status Gibran yang menjabat sebagai Wali Kota Surakarta di Jawa Tengah selama dua tahun dituduh mengikuti jejak ayahnya dan tak bonafit di bandingkan dengan kandidat pesaingnya, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Mahfud MD.
Sebagai informasi, Cak Imin merupakan ketua parlemen. Sedangkan Mahfud MD merupakan menteri yang bertanggung jawab akan urusan politik, hukumn dan keamanan.
BACA JUGA: Partai Buruh Tolak Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Said Iqbal: Memangnya Kita Pengemis?
Media asing tersebut pun juga menyinggung bahwa majunya Gibran sebagai cawapres karena adanya fasilitas dari keputusan kontroversial dari Mahkaman Konstitusi (MK) yang sempat menghebohkan publik.
Adapun isi dari keputusan MK itu adalah pelonggarana persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden.
Menurut Aljazeera, keputusan tersebut menimbulkan kontroversi karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, adalah saudara ipar Presiden Jokowi.
