BACA JUGA: Muncul Penolakan Program MBG, Sudaryono: Tak Masalah, Bisa Alihkan ke Sekolah Lain
“Sangat tergantung dari beratnya kasus yang terjadi, tergantung juga hasil evaluasi dan investigasi dan itu juga sudah bagian dari sanksi yang luar biasa, karena mitra-mitra itu sudah mengeluarkan investasi yang tidak kecil. Jadi kalau stok [bahan pangan] itu juga mereka akan mengalami kerugian,” sambung Dadan.
Oleh sebab itu, Dadan mengimbau agar seluruh SPPG menjaga kualitas dan keamanan makanan agar kasus keracunan tak terulang kembali.
“Setiap kali kejadian kan ada anak atau penerima manfaat yang tersakiti, setiap kali kejadian ada orang tua yang khawatir, ada kepercayaan publik yang tergores atau terganggu. Jadi kita usahakan semua itu tidak terjadi, sehingga kita lakukan koordinasi,” tegas Dadan.
BGN terima laporan 15 daerah di Jateng keracunan MBG
Lebih jauh, usai menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terkait kasus keracunan MBG di sejumlah daerah, pihaknya segera mengadakan rapat koordinasi (rakor) agar penyelenggaraan program MBG berjalan lebih aman dan terkendali.
“Pagi-pagi saya sudah ditelepon kemarin dan Pak Gubernur menginginkan ada rapat koordinasi agar Badan Gizi Nasional, Pemerintah RI, dengan Pemda bisa bersinergi satu dengan yang lainnya untuk keamanan penyelenggaraan program makan gratis,” jelas Dadan.
Ia menyebut, sedikitnya ada 15 daerah di Jawa Tengah yang sempat melaporkan kejadian keracunan dalam pelaksanaan MBG. Oleh sebab itu, BGN dan Pemprov Jawa Tengah bersepakat memperkuat sinergi dengan seluruh SPPG yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam tahap persiapan.
“Saya bersepakat dengan Pak Gubernur untuk melakukan koordinasi dengan seluruh SPPG yang sudah operasi maupun calon-calon SPPG. Di Jawa Tengah sudah ada 1.596, artinya sudah 50 persen dari target 3.200,” paparnya.
