Jateng

Wali Kota Agustina Gandeng KPK Kawal APBD Semarang 2027, Cegah Kebocoran Mulai dari Perencanaan

×

Wali Kota Agustina Gandeng KPK Kawal APBD Semarang 2027, Cegah Kebocoran Mulai dari Perencanaan

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Agustina Gandeng KPK Kawal APBD Semarang 2027, Cegah Kebocoran Mulai dari Perencanaan
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memberikan Sosialisasi Tata Kelola Pengelolaan APBD bersama KPK di Balai Kota Semarang. (Ellya/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota Semarang menemukan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) belum mengalokasikan kebutuhan operasional selama 12 bulan penuh dalam rancangan APBD 2027.

Temuan ini menjadi perhatian Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti karena berpotensi mengganggu pelayanan publik jika tidak segera ada perbaikan.

Kebutuhan yang belum terakomodasi secara penuh itu antara lain bahan bakar, pembayaran tenaga outsourcing, hingga tagihan listrik.

Pemkot Semarang kini memeriksa ulang input anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebelum pembahasan APBD 2027 berlanjut.

BACA JUGA: Sehari Terima 100 Aduan Air Mati, Keruh hingga Aliran Kecil: Ini Penjelasan Direktur Teknik PDAM Semarang 

Agustina menegaskan, pengawasan anggaran harus mulai sejak tahap perencanaan. Karena itu, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendampingi Pemkot Semarang dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Hal tersebut Agustina sampaikan dalam Sosialisasi Tata Kelola Pengelolaan APBD bersama KPK di Balai Kota Semarang, Senin (16/11/2026).

Menurut Agustina, kesalahan dalam menyusun anggaran tidak boleh di anggap sebagai persoalan administrasi semata. Perencanaan yang tidak cermat dapat berdampak langsung pada pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.

“APBD bukan sekadar dokumen keuangan. Di dalamnya ada keberlangsungan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga penanganan banjir. Karena itu, setiap kebutuhan harus di hitung secara cermat sejak awal,” ujarnya.

Dia menilai, pencegahan korupsi juga tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan setelah anggaran dibelanjakan. Pemerintah harus menutup celah penyimpangan sejak proses penyusunan program dan pengalokasian dana.

“Kecurangan, niat jahat itu semuanya sejak di pikiran. Sejak di pikirkan, kemudian dtransformasikan dalam proses anggaran. Artinya, pencegahan harus mulai sejak anggaran di rancang,” kata Agustina.

Raih WTP 10 Kali, Pengawasan Tetap Diperketat

Agustina menyebut Pemkot Semarang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK sebanyak 10 kali berturut-turut hingga 2025.

Meski menjadi capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah, predikat tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah.

Menurut dia, kepatuhan administrasi harus berjalan seiring dengan ketepatan penggunaan anggaran. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan laporan keuangan memenuhi standar, tetapi juga harus membuktikan bahwa belanja daerah memberikan manfaat bagi warga.

Karena itu, Agustina berharap pendampingan KPK dapat memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan APBD Kota Semarang 2027.

Dia menekankan, setiap alokasi anggaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas. Dengan begitu, belanja pemerintah tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar mendukung program prioritas dan menjawab persoalan masyarakat.

“Setiap rupiah APBD harus bekerja untuk warga masyarakat Kota Semarang. Ini hanya mungkin jika setiap angka punya dasar yang jelas,” tegasnya. (*)

 

Editor: Elly Amaliyah

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp