SEMARANG, beritajateng.tv – Upaya memperluas layanan feeder Trans Semarang hingga menjangkau kawasan permukiman warga menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
Dorongan dari DPRD agar transportasi massal lebih mudah masyarakat akses namun persoalan anggaran masih menjadi tantangan utama.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengakui pemerintah ingin menambah jaringan feeder agar masyarakat tidak perlu berjalan jauh menuju koridor utama.
“Kami ingin feeder ini bisa menjangkau lebih dekat ke permukiman. Saya mau, betul. Tapi untuk membiayai feeder-feeder ini kita membutuhkan anggaran. Pertanyaannya, fiskal kita cukup atau tidak?” ujar Agustina di Balaikota, Senin 2 Maret 2026.
Menurutnya, layanan feeder berbeda dengan koridor utama yang memiliki jumlah penumpang lebih besar. Feeder berfungsi sebagai penghubung dari lingkungan permukiman menuju halte atau subterminal utama.
BACA JUGA: Kaji Ulang Rute Armada Feeder Trans Semarang, Dishub: Akan Kami Rerouting
“Feeder itu sifatnya pelayanan publik. Tidak bisa ditopang hanya dari tiket. Pemerintah harus hadir membiayai karena kalau mengandalkan pendapatan penumpang saja tidak cukup,” jelasnya.
Agustina menyebut penambahan armada feeder tetap menjadi prioritas, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ia berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat agar pemerintah memiliki ruang fiskal lebih luas.
“Doakan saja PAD kita naik banyak sehingga kita punya keleluasaan menambah feeder. Sekarang jumlahnya masih terbatas. Sementara banyak angkutan milik masyarakat yang sudah tidak lagi menguntungkan. Pemerintah memang harus mulai mengambil peran lebih besar,” katanya.
DPRD Dorong Akses 500 Meter dari Rumah
Sebelumnya, DPRD Kota Semarang menilai sektor transportasi massal sudah menunjukkan kemajuan, namun aksesibilitas masih perlu diperluas. Evaluasi setahun kepemimpinan Agustina–Iswar mencatat bahwa kebijakan tarif gratis Trans Semarang bagi pelajar, mahasiswa, dan lansia menjadi langkah positif untuk mendorong peralihan ke transportasi umum.
Anggota DPRD Kota Semarang, Dini, mengapresiasi peremajaan sekitar 130 armada serta mulai beroperasinya bus listrik di Koridor 1.
“Tahun ini ada sekitar 130 armada yang diremajakan di beberapa koridor. Selain itu, bus listrik mulai beroperasi untuk meningkatkan kualitas layanan,” ujar Dini.
Namun, ia menegaskan tantangan berikutnya bukan hanya soal tarif murah, melainkan kemudahan akses.
DPRD mendorong agar sistem feeder berkembang. Sehingga masyarakat bisa menjangkau transportasi umum dalam radius ideal.
“Prinsipnya, sekitar 500 meter dari rumah warga sudah bisa mengakses transportasi umum. Jadi bukan hanya murah, tapi juga mudah dan nyaman,” tegasnya.
Selain perluasan jaringan, DPRD juga menyoroti pentingnya reformasi manajemen transportasi sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
Dalam regulasi tersebut, operator dan regulator harus di pisahkan agar pengelolaan lebih profesional dan akuntabel.
“Manajemen transportasi massal harus dibenahi secara menyeluruh. Operator dan regulator perlu di pisah agar tata kelolanya transparan dan layanan semakin baik,” tambah Dini.
Transportasi Massal Jadi Tumpuan Mobilitas Kota
Pengembangan feeder Trans Semarang menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem transportasi terintegrasi di Kota Semarang. Tanpa dukungan jaringan pengumpan yang kuat, akses masyarakat ke transportasi massal akan tetap timpang.
Pemerintah Kota kini menghadapi dua tantangan sekaligus: menjaga kualitas layanan yang sudah ada dan memperluas jangkauan hingga ke lingkungan permukiman. Keputusan menambah feeder tidak hanya soal teknis operasional, tetapi juga kesiapan fiskal daerah. (*)
