“Karena kalau kawasan industri investasinya bisa berkembang, maka nanti ekosistem ekonominya juga pasti akan terbentuk. Dan itu sendirinya pasti akan berkembang terhadap ekonomi daerah tersebut,” katanya.
Desk Investasi Dibentuk untuk Atasi Hambatan Perizinan
Target percepatan perizinan tersebut ԁisampaikan Todotua saat menghadiri pembentukan desk investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Jawa Tengah.
Ia menjelaskan, pembentukan desk investasi merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk mendekatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pelaku usaha. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap berbagai hambatan dalam pelaksanaan rencana investasi di daerah dapat segera ԁiurai.
“Kegiatan ini memang adalah suatu inisiasi dari Kementerian Investasi untuk kita menjemput bola terhadap iklim investasi yang ada di daerah-daerah,” ujarnya.
BACA JUGA: Membaca Perempuan ‘Pulang-pergi’ dalam Senyap Bus Listrik
Jawa Tengah menjadi wilayah keempat yang mendapatkan program pembentukan desk investasi tersebut. Sebelumnya, program serupa telah ԁilaksanakan di Batam, Bali, dan Sumatera Utara.
Todotua menyebut, salah satu persoalan yang kerap menghambat realisasi investasi adalah proses perizinan, terutama untuk kegiatan investasi berskala besar dan berisiko tinggi. Proses tersebut terkadang membutuhkan koordinasi dengan sejumlah kementerian teknis.
“Persoalan-persoalan memang yang klasik, memang proses perizinan. Karena khususnya bagi kegiatan investasi yang besar dan berisiko tinggi itu memang membutuhkan eskalasi atau koordinasi dari beberapa kementerian teknis terhadap pelaksanaan perizinan,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
