SEMARANG, beritajateng.tv – Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 8 April hingga 30 Juni 2025 mendatang, tak sedikit warganet yang masih mengeluhkan kendalanya dalam menbayar PKB.
Seperti membawa KTP yang harus sesuai dengan nama yang tercantum pada STNK maupun BPKB.
Salah satu akun TikTok bernama Aziz turut menanggapi program pemutihan Pemprov Jawa Tengah pada unggahan @Beritajateng.TV, Senin, 24 Maret 2025.
Aziz menilai, syarat KTP yang harus sesuai dengan nama di STNK maupun BPKB membuatnya sulit membayar PKB.
“Malas bayar pajak soalnya sulit, harus bawa KTP atas nama. Coba kalau bisa tanpa KTP, pasti pada taat pajak. Gak harus lewat calo,” tulis Aziz.
Senada dengan Aziz, akun TikTok bernama @senoputra228 juga meminta agar syarat KTP itu tak mempersulit mereka dalam membayar pajak.
“Mbok syarat pajak kendaraan pakai KTP atas nama hapus, yang penting bisa menunjukan surat resmi STNK BPKB.
sekedar saran mohon maaf bila salah,” tulis Seno.
Menanggapi keluhan itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah angkat bicara.
BACA JUGA: PKB Jawa Tengah Kukuhkan 2 Badan Otonom, Fokus Entaskan Kemiskinan hingga Tanggulangi Bencana
Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah, Prianggo Malau, menyebut syarat nama KTP yang harus sama dengan STNK dan BPKB saat membayar pajak sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Jika pemilik kendaraan merupakan tangan kedua, Prianggo menegaskan mereka harus melakukan balik nama. Hal itu Prianggo ungkap saat beritajateng.tv temui di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 24 Maret 2025.
“Apabila pada saat kendaraan tersebut sudah berganti identitas kepemilikannya, ada persyaratan yang harus mereka penuhi untuk melakukan proses perubahan identitas kepemilikan. Istilah familiarnya di rekan-rekan itu balik nama,” ungkap Prianggo.
Mau tidak mau, tutur Prianggo, pemilik kendaraan itu harus melakukan balik nama.
“[Harus balik nama] untuk regulasi dan normatifnya seperti itu,” tegas Prianggo.
Agar pemilik kendaraan tangan kedua maupun tangan ketiga bisa membayar PKB, Prianggo kembali menegaskan bahwa mereka harus mengurus balik nama.
Jika tidak, mereka tak bisa membayar PKB secara langsung.
“Belum bisa dan harus proses identitas kepemilikan atau balik nama,” pungkas dia.
Pemprov Jateng bebaskan PKB dari 8 April hingga 30 Juni 2025
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menghapuskan pokok pajak dan denda pada pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Adapun penghapusan itu berlaku pada pembayaran PKB pada 8 April hingga 30 Juni 2025.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkap, penghapusan pokok pajak dan denda itu berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 tahun 2024 tentang Pengelolaan Piutang Daerah.
Luthfi mengungkap, piutang PKB di Jawa Tengah mencapai Rp2,8 triliun. Hal itu yang menjadi dasar penghapusan pokok pajak dan denda.
“Posisinya adalah Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah itu piutangnya hampir Rp2,8 triliun. Masyarakat kita belum bayar pajak. Kita rapat dengan bupati/walikota, Direktorat Lalu Lintas, Bapenda, Jasa Raharja, untuk mengambil review agar kita lakukan penghapusan pokok pajak dan dendanya,” tegas Luthfi.
BACA JUGA: Opsen PKB Bikin Penerimaan Provinsi Turun, Komisi C DPRD Jateng Dorong Optimalisasi Aset dan BUMD
Ia menegaskan, aturan itu hanya berlaku hingga 30 Juni 2025 mendatang.
“Tapi kita dengan batas waktu tanggal 8 April sampai 30 Juni 2025. Kita kasih waktu masyarakat untuk segera bayar pajak berjalan 2025 dari tanggal 8 April sampai 30 Juni,” ucap Luthfi. (*)
Editor: Farah Nazila
