BALI, 17/3 (beritajateng.tv) – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif angkat bicara terkait larangan sewa motor di Bali. Pihak Menparekraf akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali sekaligus memantau efek dari pemberlakuan larangan ini.
Wacana Gubernur Bali tentang larangan sewa motor bagi wisatawan asing di Bali menuai pro dan kontra. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno akan memantau dampaknya dengan pariwisata di Bali.
Larangan sewa motor tersebut muncul karena adanya keluhan pelanggaran lalu lintas hingga kecelakaan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Bali mengeluarkan larangan tersebut.
Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menuturkan bahwa akan memonitoring efek dari wacana pelarangan penyewaan kendaraan roda dua di Bali terhadap keberlanjutan pariwisata di Bali.
“Ini oleh Pemerintah Provinsi Bali dilakukan perubahan Pergub tentang larangan sewa motor bagi wisatawan asing. Kita akan melihat dampaknya terhadap pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya saat wawancara bersama wartawan beritajateng.tv.
Biasanya, wisatawan yang mengunjungi pariwisata Bali lebih memilih menggunakan kendaraan roda empat untuk menemani aktivitas healing. Namun, ada juga beberapa case wisatawan menggunakan kendaraan roda dua untuk menghindari kemacetan. Adanya realitas tersebut jangan sampai menganggu stabilitas lalu lintas di sekitar destinasi wisata.
“Rata-rata pariwisata yang kita incar (berkualitas dan berkelanjutan) ini biasanya menggunakan mobil. Hanya memakai motor seandainya mereka terjebak macet. Itu dipandu oleh Ojol dan penyedia layanan transportasi lainnya. Jadi ini yang kita harapkan,” ujarnya.
Alasan Larangan Sewa Motor: Hadirkan Pariwisata yang Berbudaya
Menurut Sandiaga Uno, hadirnya larangan penyewaan kendaraan roda dua bagi wisatawan untuk menciptakan lingkungan Bali yang kondusif dan memiliki payung hukum terhadap pelanggaran.
“Kita menyampaikan ada sanksi tegas terhadap pelanggaran lalu lintas. Hal ini dilakukan agar menghadirkan Bali sebagai pariwisata yang ramah tamah terhadap wisatawan tapi juga memiliki koridor hukum. Kita ingin wisatawan itu menghargai,” katanya.
