SEMARANG, beritajateng.tv – Backlog perumahan menjadi permasalahan krusial di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Dalam dunia properti, backlog perumahan menggambarkan kondisi kesenjangan antara total hunian terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Kondisi itu mencakup angka rumah yang tidak layak huni pada suatu daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kendal, Sugiono, membenarkan bahwa backlog menjadi satu dari sekian kesenjangan di kabupaten tersebut.
Hal itu ia paparkan saat memberi sambutan di acara Penandatangan MoU dan Groundbreaking bertema ‘Perencanaan, Pembangunan, dan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Kendal’, yang berlangsung di Limbangan, Kendal, Selasa, 23 Juli 2024 siang.
“Salah satu kesenjangan di Kota Kendal itu backlog, ada 47.210 unit,” ungkap Sugiono.
Menurut keterangannya, sekitar 34 ribu masyarakat Kendal tak mampu memiliki rumah.
Terlebih, kata Sugiono, pertumbuhan penduduk di Kendal akan sangat cepat. Menurutnya, kehadiran Kawasan Industri di Kendal menjadi pemicu utama.
“Dalam waktu dekat ada industri yang berkembang di Kendal. Makanya kebutuhan rumah di Kendal akan sangat pesat,” tuturnya.
Badan Bank Tanah gandeng Pemkab Kendal hingga Real Estate sediakan rumah murah
Pada kesempatan itu pula, Badan Bank Tanah bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal, Kementerian PUPR, BP Tapera, BTN, PT SMF, dan PT Asatu Realty Asri bekerja sama untuk menyediakan rumah murah untuk warga Kendal.
Adapun rumah murah itu akan dibangun di Desa Mergosari, Kendal, Jawa Tengah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menjadi target utama dalam penjualan rumah tersebut.
Sugiono menuturkan, harga standar rumah untuk MBR ialah Rp165,5 juta. Ia menyebut, harga itu lebih rendah ketimbang Keputusan Menteri (Kepmen).
“Dengan catatan standar konstruksinya green building, luasan tanah terpenuhi. Sisi kualitas kita perhatikan, sisi harga kita perhatikan, kita layani masyarakat yang kurang mampu,” ujar Sugiono.