3,93 Juta Warga Jateng Masih Miskin, Gerindra Dorong Pemprov Gencarkan Perbaikan RTLH

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng, Iskandar Zulkarnain. (DPRD Jateng)

SEMARANG, 5/3 (beritajateng.tv) – Angka kemiskinan di Jateng masih tinggi meski Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sudah menjabat 8 tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2021 menunjukkan sebanyak 3,93 juta orang atau 11,35 persen dari penduduk Jateng tergolong miskin.

Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng mendorong Pemprov Jateng fokus dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya melalui program perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng, Iskandar Zulkarnain mengatakan, indikasi warga tergolong miskin salah satunya dilihat dari tempat tinggalnya. Masih banyak rumah warga yang masuk kategori tak layak huni.

“Program RTLH ini harus terus dilaksanakan. Karena bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat miskin,” kata Iskandar Zulkarnain, Jumat (4/3/2022)

Dia menambahkan, masyarakat miskin kesulitan untuk merenovasi tempat tinggalnya. Pasalnya, pendapatan yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan terlebih dahulu.

Sebagai catatan, pada tahun 2022 ini, Pemprov Jateng ditarget mampu melakukan perbaikan pada sebanyak 11.417 RTLH. Fokus sasaran untuk menangani RTLH di 19 kabupaten yang masuk dalam kategori intervensi penanganan kemiskinan ekstrem (PKE).

Untuk nominal bantuan per unit RTLH, Fraksi Gerindra DPRD Jateng menjadi salah satu yang mendorong peningkatan bantuan. Jika sebelumnya Rp 10 juta per unit, kini menjadi Rp 12 juta per unit.

“Idealnya Rp 15 juta per unit. karena ada kenaikan harga material dan lainnya. Tapi kami juga pertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ke depan kami dorong naik lagi untuk bantuan masyarakat miskin ini,” kata anggota Komisi D DPRD Jateng ini.

Di Jateng sendiri ada sejumlah kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi. Menurut data pada bulan Oktober 2021 lalu, angka kemiskinan ekstrem lebih dari 6 persen bahkan sampai 10 persen. Yaitu di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes.

Program pengentasan kemiskinan, lanjut Iskandar, juga harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Jateng.

Menurutnya, karena jumlah warga miskin cukup banyak maka penanganan tak bisa dilakukan sendirian. Harus ada kerjasama untuk menekan angka kemiskinan. Baik oleh pemerintah di semua tingkatan maupun swasta,” katanya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published.