SEMARANG, beritajateng.tv – Jumlah warga Jawa Tengah yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) mencapai sekitar 64 ribu orang pada 2026.
Untuk memperkuat perlindungan terhadap para pekerja tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menjalin kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama dan rencana kerja, kedua pihak berupaya memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan, perlindungan, hingga pemberdayaan bagi pekerja migran asal Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, jumlah pekerja migran tersebut merupakan potensi sekaligus tanggung jawab pemerintah. Tentunya untuk memastikan warga yang bekerja ke luar negeri mendapatkan perlindungan dan penempatan yang aman.
“Kami mengetahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah itu hampir 38 juta. Pekerja migran 64 ribu, baik itu sektor formal maupun informal. Oleh karena itu, ini peluang yang sangat bagus sekali,” kata Luthfi dalam kegiatan penandatanganan nota kesepakatan bersama di Semarang, Kamis, 12 November 2026.
BACA JUGA: Imbas Konflik Iran-Israel, Menteri P2MI Tahan Calon Pekerja Migran Berangkat ke Timur Tengah
Dia mengatakan, Jawa Tengah memiliki hampir 1.500 lembaga vokasi, politeknik, dan balai latihan kerja (BLK) yang dapat bermanfaat untuk mempersiapkan calon pekerja migran. Tentunya agar memiliki keterampilan sebelum bekerja di luar negeri.
Luthfi berkata, kesiapan calon pekerja tidak hanya berkaitan dengan kemampuan kerja. Proses perekrutan dan penempatan juga harus berjalan sesuai ketentuan agar masyarakat tidak terjebak tawaran pekerjaan yang tidak jelas.
Oleh sebab itu, Luthfi meminta para lurah dan kepala desa ikut melakukan verifikasi terhadap warga yang berencana bekerja ke luar negeri.
“Saya imbau para lurah, kemudian kepala desa lakukan verifikasi. Jangan sampai anak-anak kita, saudara kita bekerja dengan diiming-imingi yang tidak tentu, jadi harus aman,” katanya.
Cegah Pekerja Migran Terjebak Tawaran Kerja Ilegal
Luthfi mengatakan, masih ada warga yang harus menjual aset berharga seperti sawah dan sapi untuk membiayai keberangkatan ke luar negeri. Celakanya, setelah tiba di negara tujuan, mereka justru menghadapi persoalan pekerjaan.
Pemerintah desa, dia harapkan turut memastikan informasi mengenai pekerjaan, potensi kerja, dan kemampuan yang calon pekerja butuhkan tersampaikan dengan baik.
BACA JUGA: Pekerja Migran asal Jateng Terbanyak di Timur Tengah, Mayoritas di Arab Saudi
Luthfi berharap kerja sama dengan Kementerian P2MI dapat memperkuat sosialisasi hingga tingkat masyarakat. Dengab begitu, persoalan yang kerap pekerja migran alami dapat ada pencegahan sejak awal.
“Jangan sampai masyarakat kerja di luar negeri punya masalah begitu, baru tahu kita. Nah, ini yang tidak terjadi lagi karena kami sudah punya guideline, punya MOU dengan kementerian terkait. Berikut sosialisasi yang masif sehingga mereka menjadi pahlawan devisa bagi dia sendiri, masyarakat, dan keluarganya,” katanya.
Siapkan SMK Go Global Tingkatkan Kompetensi Calon Pekerja
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Poinnya dalam meningkatkan pelayanan kepada pekerja migran asal Jawa Tengah.
Kerja sama tersebut mencakup penguatan perlindungan, peningkatan kualitas penempatan, hingga pemberdayaan bagi pekerja migran yang telah kembali ke Indonesia.
Mukhtarudin menyebut, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki kontribusi besar dalam penempatan pekerja migran secara nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan meningkatkan program peningkatan kapasitas calon pekerja migran di wilayah tersebut.
Salah satunya melalui program SMK Go Global yang menjadi salah satu prioritas nasional. Program tersebut peruntukkanannya tak hanya bagi lulusan sekolah menengah kejuruan, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum, lulusan SMA, hingga sarjana.
Mukhtarudin bilang, program itu memberikan peningkatan kapasitas melalui pelatihan bahasa, keterampilan teknis, serta sertifikasi. Tujuannya agar calon pekerja migran memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
Bidang pekerjaan yang ada mencakup sektor manufaktur, perawat atau nurse, caregiver, perkebunan atau plantation, hingga sektor lainnya.
Mukhtarudin mengatakan, pelaksanaan program peningkatan kapasitas tersebut tidak ada pungutan biaya karena melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BACA JUGA: Bank Jateng Siap Dukung Program SMK Go Global, Perkuat Ekosistem Pembiayaan Pekerja Migran
Dia juga menyebut, penyerapan peserta program SMK Go Global di Jawa Tengah pada 2026 telah melampaui target yang pemerintah pusat tetapkan. Bahkan, menurutnya, capaian Jawa Tengah menjadi yang tertinggi berbanding daerah lain.
“Walaupun belum ada MOU, ternyata target penyerapannya Jawa Tengah untuk SMK Go Global sudah sangat baik. Bahkan melebihi target nasional,” kata Mukhtarudin.
Pemerintah pusat, lanjutnya, berencana meningkatkan kuota peningkatan kapasitas bagi Jawa Tengah pada 2027. Selain pelatihan, pemerintah juga mengoptimalkan pembiayaan penempatan pekerja migran melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) penempatan pekerja migran yang disalurkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah.
Mukhtarudin berharap kerja sama tersebut dapat memastikan calon pekerja migran memiliki keterampilan sesuai kebutuhan negara tujuan. Ini sekaligus memperoleh perlindungan sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke tanah air.
“Ini sebagai upaya, ikhtiar, kepedulian negara untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri,” ucapnya. (*)
Editor: Diaz A Abidin
