SEMARANG, beritajateng.tv – Jumlah warga Jawa Tengah yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) mencapai sekitar 64 ribu orang pada 2026.
Untuk memperkuat perlindungan terhadap para pekerja tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menjalin kerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama dan rencana kerja, kedua pihak berupaya memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan, perlindungan, hingga pemberdayaan bagi pekerja migran asal Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, jumlah pekerja migran tersebut merupakan potensi sekaligus tanggung jawab pemerintah. Tentunya untuk memastikan warga yang bekerja ke luar negeri mendapatkan perlindungan dan penempatan yang aman.
“Kami mengetahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah itu hampir 38 juta. Pekerja migran 64 ribu, baik itu sektor formal maupun informal. Oleh karena itu, ini peluang yang sangat bagus sekali,” kata Luthfi dalam kegiatan penandatanganan nota kesepakatan bersama di Semarang, Kamis, 12 November 2026.
BACA JUGA: Imbas Konflik Iran-Israel, Menteri P2MI Tahan Calon Pekerja Migran Berangkat ke Timur Tengah
Dia mengatakan, Jawa Tengah memiliki hampir 1.500 lembaga vokasi, politeknik, dan balai latihan kerja (BLK) yang dapat bermanfaat untuk mempersiapkan calon pekerja migran. Tentunya agar memiliki keterampilan sebelum bekerja di luar negeri.
Luthfi berkata, kesiapan calon pekerja tidak hanya berkaitan dengan kemampuan kerja. Proses perekrutan dan penempatan juga harus berjalan sesuai ketentuan agar masyarakat tidak terjebak tawaran pekerjaan yang tidak jelas.
Oleh sebab itu, Luthfi meminta para lurah dan kepala desa ikut melakukan verifikasi terhadap warga yang berencana bekerja ke luar negeri.
“Saya imbau para lurah, kemudian kepala desa lakukan verifikasi. Jangan sampai anak-anak kita, saudara kita bekerja dengan diiming-imingi yang tidak tentu, jadi harus aman,” katanya.
