SEMARANG, beritajateng.tv – Guru Besar dan Ekonom dari Universitas Diponegoro (Undip), FX Sugiyanto, menekankan bahwa keputusan efisiensi anggaran harus berdasarkan pada studi yang mendalam.
Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 mengenai efisiensi anggaran pemerintah telah menuai kontroversi. Terutama terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memaksa kementerian dan lembaga pemerintah untuk memangkas anggarannya.
Sugiyanto menjelaskan bahwa penghematan juga harus juga pemerintah daerah rasakan, mengingat adanya pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
BACA JUGA: Gaji 13 dan 14 ASN Pemkot Semarang Tak Kena Imbas Efisiensi Anggaran
“Pemangkasan anggaran harus berlandaskan alasan yang relevan dan dampaknya harus positif meski anggarannya minim. Idealnya, target dapat tercapai meskipun terjadi pengurangan anggaran,” ujarnya.
Namun, ia mengkritik metode efisiensi yang seolah secara “gebyah uyah” atau merata untuk seluruh sektor, baik dari tingkat pusat hingga daerah.
Sugiyanto mempertanyakan perlunya penelitian atau asesmen yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi celah-celah pemborosan anggaran yang seharusnya diperbaiki.
“Seharusnya tidak semua sektor mengalami efisiensi anggaran. Jika semua sektor memang boros, pertanyaannya adalah apakah tingkat keborosannya sama? Apabila tidak sama, maka pemotongan harus tertuju pada sektor yang memiliki pemborosan paling besar,” jelasnya.
Sugiyanto berpendapat bahwa langkah efisiensi harus berdasarkan pada desain kebijakan yang jelas. Bukan semata-mata melalui Inpres yang mengubah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah ada sebelumnya.
