SEMARANG, beritajateng.tv – Aksi unjuk rasa tolak kebijakan “Zero ODOL” oleh ratusan sopir truk di Jawa Tengah masih belum usai. Kali ini, ratusan truk memadati sepanjang Jalan Siliwangi, Kota Semarang, Senin, 23 Juni 2025.
Demonstrasi kali ini berlangsung di depan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jateng. Sebelumnya, mereka melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Semarang.
Ratusan truk itu memadati jalan, dari exit tol Krapyak hingga persimpangan Jalan Hanoman atau dekat Samsat III Kota Semarang. Pengendara lainnya pun terjebak kemacetan dan harus melewati jalan alternatif lantaran Jalan Siliwangi ke arah Kota Semarang sempat ditutup.
Spanduk yang menyerukan tolak aturan Over Dimension Over Load (ODOL) ramai terpasang di setiap truk. Tak sedikit sopir yang bersuara lewat spanduk bertuliskan keluh kesah jika kebijakan Zero Odol benar-benar berlaku.
Salah satu pengemudi truk, Nur Sholeh, menilai kebijakan Zero ODOL ini akan berimbas pada harga pangan di pasaran.
Sholeh yang kerap melakukan pengiriman dari Jawa Tengah ke Kalimantan itu menepis aksi yang sopir truk lakukan itu tak semata-mata untuk kepentingan pribadi mereka.
BACA JUGA: Aksi Protes ODOL Marak di Jateng, Gubernur Ahmad Luthfi Angkat Bicara
“Kasihan rakyat, harga makin tinggi, ekonomi naik. Bukannya gak bathi (untung) [karena mengangkut sedikit], tapi imbasnya ke rakyat, harga naik,” tutur Sholeh.
Sholeh mengandaikan jika kebijakan Zero ODOL tak berlaku, maka ia bisa membawa muatan 10 kubik. Jika aturan itu berlaku, kata Sholeh, dia hanya bisa membawa 4 kubik saja.
“Kita awalnya bisa bawa 10 kubik lah, ini cuma bawa 4 kubik jadinya. Nanti harga naik, imbas ke rakyat juga, harga naik karena logistiknya juga,” sambungnya.
Per sekali jalan Sholeh bisa meraup pendapatan kotor senilai Rp1,5 juta. Itu belum termasuk solar maupun kebutuhan Sholeh selama perjalanan.
“Rugi banyak, bisa sih sebenarnya harga dinaikkan, tapi kasian rakyat juga. Imbasnya ke rakyat, gak mungkin gak ke rakyat,” jelas dia.
Sholeh menegaskan meskipun ratusan sopir di Jateng terlibat aksi demonstrasi, namun mereka tak melakukan mogok pengiriman atau kerja.
“Gak ada [mogok pengiriman], tetap berjalan semua,” pungkasnya.
Ketum API sebut kesejahteraan buruh pabrik lebih baik ketimbang sopir truk
Terpisah, Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API), Suroso, menilai tak ada keadilan bagi sopir truk dari pemerintah.
Pihaknya pun akan berangkat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta besok Selasa, 24 Juni 2025.
“Kita berangkat ke Kementerian besok pagi untuk menyelesaikan tuntutan kami. Kami minta keadilan kepada pemerintah. Semuanya akan jadi beban pengemudi, belum ada kesejahteran dari pengemudi, makanya kita menuntut hak,” ungkap Suroso.
Suroso pun mengaku pihaknya sudah mengirimkan surat ke Komisi V DPR RI, Menhub, hingga Presiden RI. Namun, kata dia, tak ada balasan yang ia terima. Hal itu pulalah yang menjadi pemantik aksi ini.
BACA JUGA: Demo Sopir Truk Berlanjut, Kapolres Semarang Janji Tak Ada Penindakan Angkutan ODOL di Masa Transisi
“Bilamana UU 22/2009 dilakukan akan berdampak pada masyarakat semuanya, daya beli akan tinggi, semuanya akan naik. Kami minta Komisi V DPR RI dan Bapak Menteri sampai Presiden, saya sudah ngirim surat secara resmi, kami melakukan aksi ini karena tidak ada tanggapan segera,” tegasnya.
Bahkan, Suroso pun membandingkan antara kesejahteraan pekerja pabrik dengan sopir truk yang menurutnya berbeda jauh.
“Kami sudah merasakan hasilnya, antara pengemudi sama pegawai pabrik masih sejahtera pegawai pabrik. Tidak ada yang pernah memikirkan sopir truk, Menteri Tenaga Kerja juga tidak memikirkan, apalagi THR para pengemudi,” pungkas Suroso. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
