SEMARANG, beritajateng.tv – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkap alasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan perombakan susunan perangkat daerahnya.
Melalui persetujuan Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis, 10 Juli 2025, telah tersepakati pembentukan 22 dinas dan 9 badan di lingkungan Pemprov Jateng.
Sumarno pun tak menampik adanya penggabungan sekaligus pemisahan beberapa dinas dalam Raperda tersebut.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menjadi salah satu yang mengalami pemisahan. Bidang tersebut kemudian bernaung di Dinas Pendidikan serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
Sementara itu, bidang pariwisata yang mulanya bernaung pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) masuk ke dalam Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif juga.
BACA JUGA: DPRD Jawa Tengah Gedok Perda SOTK, Pemproiv Gabungkan Sejumlah Dinas
Gabung-pisahkan OPD tak efektif jadi dinas baru di Jateng
Menurutnya, penggabungan dan pemisahan dinas tersebut berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menilai ada dinas yang berjalan tidak efektif. Hal itu Sumarno ungkap saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis, 10 Juli 2025.
“Kemarin dari hasil evaluasi bergabungnya dengan OPD lain itu ada yang tidak efektif. Kaitannya dengan masalah kebudayaan dan pariwisata, sehingga perlu dibentuk khusus, karena kalau kita bicara masalah pariwisata masih berhubungan dengan kebudayaan,” ungkap Sumarno.
Sama halnya bidang budaya yang menurutnya bisa bersanding dengan pariwisata. Yang mana, kata Sumarno, pariwisata berkaitan erat dengan ekonomi kreatif. Hal itu yang mendorong terciptanya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif juga.
“Secara total OPD kita berkurang 1 dan kami juga meng-asses untuk masalah UPTD kita, kami evaluasi kurang efektif. Sehingga kami kurangi, untuk lebih optimal kami kurangi. Alhamdullilah karena Perda SOTK ini bersamaan dengan perda RPJMD, harapannya bisa langsung menyekrup karena RPJMD yang menjalankan OPD,” terangnya.
Dalam hematnya, Disporapar dan Disdikbud menjadi contoh dinas yang tidak efektif. Hal itu pula yang mendasari adanya pemisahan dan penggabungan dinas.
“Tidak efektif; sekarang gini, pariwisata dengan olahraga kan gak efektif ya, hasil evaluasi kami, kurang klop. Terus kebudayaan dengan pendidikan? Ini seperti terpisah, kan gak nyambung secara tugas pokok fungsinya,” sambungnya.
