SEMARANG, beritajateng.tv – Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjerat warga Jateng. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah mencatat sebanyak 55 orang menjadi korban penipuan penempatan kerja ilegal ke Eropa.
Dari jumlah itu, 14 orang sudah berhasil dinas terkait pulangkan, sementara puluhan lainnya masih bertahan di Eropa.
Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz, menyebut penempatan para korban dilakukan secara perseorangan dan tidak resmi. Modusnya, korban dijanjikan bekerja di sektor perikanan di Spanyol, kemudian nantinya dialihkan ke Yunani, Polandia, atau Portugal.
“Ada 55 korban TPPO, enam belum berangkat, tujuan awalnya ke Spanyol tapi setelah di Spanyol bisa ke Yunani, Polandia, Portugal. Ada enam orang belum berangkat tetapi dia sudah ketipu,” ujar Aziz saat beritajateng.tv jumpai di kantornya belum lama ini.
BACA JUGA: 55 Warga Jateng Jadi Korban TPPO, Dapat Janji Kerja di Spanyol Malah di Restoran
Dari mereka yang telanjur berangkat, Aziz menyebut lima orang pulang secara mandiri, sementara 44 lainnya masih berada di Eropa
Disnakertrans Jateng terus berkoordinasi dengan Polda, kuasa hukum, pemerintah daerah (pemda) tempat asal korban, Kementerian Luar Negeri, hingga KBRI di empat negara tujuan.
“Dari 44 itu ada 18 yang kepengin pulang. Berdasarkan hasil koordinasi, sembilan orang sudah dipulangkan. Jadi kalau total dengan lima orang sebelumnya, sudah 14 orang yang pulang,” lanjut Aziz.
Ia menambahkan, pada Sabtu, 23 Agustus ada satu korban TPPO yang dipulangkan, disusul tiga orang pada Selasa, 26 Agustus 2025 besok.
Sebagian warga Jateng yang jadi korban TPPO enggan pulang, tetap bertahan di Eropa
Meski sudah jelas menjadi korban TPPO, tidak semua pekerja mau kembali. Dari 44 korban yang masih di luar negeri, mayoritas mengaku ingin tetap bekerja demi penghasilan.
“Alasannya masih pengin bekerja, pengin mendapatkan duit yang jelas,” kata Aziz.
Namun, ia mengingatkan pemerintah tetap memikul tanggung jawab melindungi warganya, meski status keberangkatan mereka ilegal.
Disnakertrans Jateng terus meminta KBRI di negara tujuan untuk mengedukasi para pekerja agar memahami risiko bekerja tanpa dokumen resmi.
BACA JUGA: Puluhan Warga Jateng Jadi Korban TPPO Eropa, Polda Jateng Ungkap Kronologinya
“Kalau kita bicara tanggung jawab, ya pemerintah tetap bertanggung jawab. Kementerian Luar Negeri dan KBRI selalu memberikan edukasi soal pekerja ilegal. Kami komunikasi agar mereka tetap dipantau,” terangnya.
Menurutnya, banyak korban awalnya mendapat janji bekerja di sektor perikanan. Namun setibanya di Eropa, sebagian justru teralihkan ke restoran.
