JAKARTA, beritajateng.tv — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia kini tengah menghadapi masalah yang cukup besar.
Temuan mengejutkan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin, 15 September 2025, mengungkap adanya sekitar 5.000 titik dapur yang tercatat sebagai bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun nyatanya tidak berfungsi atau bahkan tidak ada fisiknya sama sekali.
Temuan ini memunculkan dugaan adanya praktik “dapur fiktif” yang melibatkan oknum-oknum tertentu.
BACA JUGA: Tarik Surat Pernyataan MBG yang Bikin Heboh, MTsN 2 Brebes Fokus Cek Alergi Siswa
Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menyoroti serius masalah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa 5.000 titik dapur yang tercatat dalam sistem BGN ternyata belum dibangun, meskipun sudah tercatat dan seharusnya sudah beroperasi.
“Angka ini memicu dugaan adanya dapur fiktif, meskipun BGN menyebut di lokasi tersebut belum di bangun walaupun sudah tercatat,” kata Nurhadi.
Penyebab Dapur Fiktif: Oknum Manfaatkan Celah Sistem
Nurhadi menjelaskan bahwa masalah ini terjadi karena adanya oknum yang mengetahui sistem BGN dan bisa memanfaatkan celah tersebut. Oknum-oknum tersebut, lanjutnya, mendaftar titik lokasi untuk pembangunan dapur MBG menggunakan yayasan mereka sendiri, namun setelah mendapatkan titiknya, mereka tidak membangun dapur tersebut. “Setelah itu, pada waktu yang sudah hampir 45 hari, titik tersebut di jual kepada investor,” tambahnya.
Fenomena ini, menurut Nurhadi, merupakan masalah besar karena program MBG menyerap anggaran yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah.
Oleh karena itu, temuan ribuan dapur yang tidak berfungsi ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan gizi yang layak sesuai dengan mandat dari pemerintah.
