SEMARANG, beritajateng.tv – Baru-baru ini mencuat dugaan polemik keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Jateng.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mengungkap dugaan pemaksaan kerja sama oleh petugas Polri terhadap sekolah-sekolah di Kabupaten Brebes dan Grobogan agar hanya menggunakan layanan SPPG milik institusi kepolisian.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Gedung DPR, Rabu, 12 November 2025 lalu, Yahya menilai praktik tersebut mencederai semangat kemitraan.
BACA JUGA: Pembangunan SPPG Polri di Kota Semarang Hampir Rampung, Bakal Layani 4 Ribu Penerima MBG
“Kehadiran SPPG Polri justru menimbulkan masalah, Pak Kepala BGN. Banyak polisi mendatangi sekolah-sekolah untuk memastikan sekolah menerima program mereka,” ujarnya, beritajateng.tv kutip dari kanal YouTube TV Parlemen.
Yahya menyebut aksi itu dilakukan oleh perwira menengah di tingkat Polres yang berkeliling ke sekolah. Menurutnya, langkah tersebut bertentangan dengan semangat pemberdayaan masyarakat.
“Program SPPG yang warga kelola jadi terpinggirkan. Mereka sudah bermitra dengan sekolah, tapi malah [pihak sekolah] dipaksa pindah ke SPPG Polri,” tambahnya.
Dugaan pemaksaan SPPG Polri di Brebes dan Grobogan
Politisi itu menyebut laporan semacam ini datang dari dua wilayah, yaitu Grobogan dan Brebes. Ia meminta BGN segera menertibkan praktik tersebut agar tidak menimbulkan ketimpangan di lapangan.
“Pak Sony tolong ditertibkan. Jangan sampai sekolah yang sudah bekerja sama dengan SPPG warga malah kehilangan kesempatan hanya karena tekanan dari Polres,” tegasnya.
