SEMARANG, beritajateng.tv – Pengamat politik Hersubeno Arief menyoroti keputusan DPR yang tidak melanjutkan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
Melalui kanal YouTube Hersubeno Point, Selasa, 17 November 2026, Hersubeno menyebut penghentian proses tersebut sebagai kabar buruk bagi pihak yang mengharapkan pemakzulan Gibran.
Dalam video berjudul “Kabar Buruk! DPR Pastikan Proses Pemakzulan Gibran Lewat Hmp Tidak Dilanjutkan”, ia juga menyinggung dugaan kompromi politik di balik rangkaian peristiwa pengunduran diri Gibran.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan HMP terkait Gibran telah selesai. Alasannya, Gibran sudah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
“Untuk HMP itu kan sudah mengundurkan diri, maka secara otomatis HMP sudah selesai ya karena objeknya sudah selesai juga,” kata Saan dalam konferensi pers, Selasa, 17 November 2026.
Hersubeno menilai keputusan tersebut membuat proses pemakzulan melalui DPR tidak dapat berlanjut. “Case close kalau untuk soal pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan usulan HMP. Pimpinan DPR menerima dokumen tersebut pada Rabu, 11 November 2026.
DPR semula menjadwalkan rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. Namun, agenda itu batal setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
Hersubeno Sebut Ada Dugaan Kompromi Politik
Hersubeno kemudian mempertanyakan rangkaian peristiwa yang berujung pada penghentian HMP. Ia mengaitkannya dengan pertemuan Gibran dan Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026.
Menurut penuturan Hersubeno, pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Setelah pertemuan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran memiliki niat mengundurkan diri.
Namun, saat itu Gibran ԁisebut masih ingin memperjuangkan persoalan hukumnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hersubeno juga mengulas penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai peluang Gibran menempuh upaya hukum.




