Selain proses pidana, Hersubeno menyebut masyarakat dapat mengajukan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Langkah itu, menurutnya, dapat menguji keputusan DPR yang tidak melanjutkan HMP maupun tidak menggunakan hak angket atau interpelasi.
“Publik masih tetap bisa menggunakan hak hukumnya, baik melalui proses pidana maupun proses judicial review,” kata Hersubeno.
Dengan demikian, Hersubeno berpandangan penghentian HMP bukan akhir dari seluruh persoalan yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran. Ia menilai masih terdapat jalur hukum yang dapat ԁitempuh masyarakat untuk mempersoalkan perkara tersebut. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi




