SEMARANG (beritajateng.tv) – Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu masuk dalam 10 besar dalam Anugerah Tinarbuka 2023 untuk kategori Walikota/Bupati yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik Republik Indonesia (KIP RI).
Tahapan yang saat ini dilakukan adalah uji visitasi yang dihadiri Walikota Semarang bersama semua organisasi pimpinan daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat RI di Ruang Lokakrida lantai 8, Balaikota Semarang, Rabu (12/4/2023).
Komisioner Komisi Informasi Pusat RI, Rospita Vici Paulyn mengatakan hasil penilaian masih dirahasiakan.
Namun pada intinya tim penilai melihat kesesuaian antara apa yang sudah dipaparkan oleh Walikota dengan fakta yang ada di lapangan.
“Karena ini yang di nilai adalah Walikota atau kepala daerahnya maka kami akan melihat komitmen Walikota terhadap penganggaran pelaksanaan keterbukaan informasi di Kota Semarang. Apakah sudah dilakukan dengan maksimal, artinya dukungan anggaran Sarpras untuk badan-badan publik di Kota Semarang apakah sudah diberikan secara baik,” kata Rospita.
Selain itu, Rospita menjelaskan untuk aspek lain yang dinilai adalah penggunaan website atau media sosial baik bagi kaum disabilitas maupun masyarakat umum sebagai upaya memberikan kemudahan akses antara pemerintah dengan masyarakat.
“Jadi informasi harus bisa didapatkan dengan mudah, murah dan cepat oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun tanpa ada pembatasan seperti pasword atau harus memasukkan NIK. Jadi semuanya harus benar-benar terbuka dan transparan,” bebernya.
Sementara untuk badan publik juga memiliki kewajiban mengedukasi masyarakat. Bahkan masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui segala informasi dilingkup pemerintahan sebagai bentuk transparansi.
Namun keterbukaan informasinya ini juga harus didukung oleh masyarakatnya juga. Sehingga tidak hanya dari sisi pemerintah saja yang sudah melakukan keterbukaan.
“Harus sama-sama terbuka. Untuk itu Pemkot Semarang dan Walikota harus mengedukasi masyarakat karena masyarakat punya hak untuk tahu dan menilai kerja pemerintah dan badan publik apakah sudah benar dan apakah informasi yang diberikan memiliki nilai guna bagi masyarakat,” paparnya.
