SEMARANG, beritajateng.tv – Pengamat politik dan pemerintahan Undip, Nur Hidayat Sardini, menilai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang meninggalkan jabatannya untuk berkontestasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sangat tidak etis.
Musababnya, Gubernur yang menjabat selama 2 periode sejak tahun 2013 itu ia nilai meninggalkan jabatan dengan kondisi wilayah yang masih perlu perbaikan intens. Akademisi yang juga fokus mendalami bidang etika pemerintahan itu menegaskan bahwa selain hukum, setiap pejabat pemerintahan harus menerapkan etika pula.
“Perlu ada catatan ya. Rasanya memang tidak pas pada saat menjabat lalu meninggalkan jabatan itu dengan kondisi yang tidak favorable (baik) lah. Tetapi buat saya, yang penting itu bisa diatur roda pemerintahan. Kalau roda pemerintahan itu kan berimbang. Berdasarkan UU tentang Pemerintahan Daerah, di situ ditegaskan bahwa selain hukum, etika juga perlu diterapkan,” terang Nur Hidayat, Kamis (8/6/2023).
“Kalau kita berangkat dari penjelasan itu, saya katakan bahwa harusnya tidak pas orang di tengah jalan mundur. Jadi itu akan merusak bangunan etika yang sudah ada. Itu problem etis,” imbuhnya.
Keputusan nyapres di tengah masa jabatan Gubernur pengaruhi Pemilu 2024
Nur Hidayat menyebut, sosoknya tak menyalahkan keputusan Ganjar Pranowo jika melihatnya dari kaca mata hukum. Namun, keputusannya untuk menjadi Capres di tengah-tengah masa jabatan Nur Hidayat nilai akan berpengaruh saat Pemilu 2024.
“Secara hukum saya tidak masalah, mau ini mau itu. Tetapi masalah lanjutan cukup penting. Cukup berdampak bagi keterpilihan legislator, termasuk dalam pilpres. Hal yang tidak pas lah ya. Saya katakan tindakan seperti itu tidaklah pas dalam sistem demokrasi seperti sekarang. Harusnya kan dibicirakan secara sejak awal, dan seterusnya,” tegas Nur Hidayat.
Penilaian pengamat terhadap Ganjar Pranowo bukanlah tanpa alasan. Seorang pemimpin yang meninggalkan wilayahnya untuk meraih jabatan yang lebih tinggi tentunya berpengaruh pada tugas-tugas yang akan terbengkalai. Sebab, menjadi seorang Gubernur itu bukan perkara yang mudah.
“Idealnya ya tidak mendaftarkan sebagai capres ya. Nah bayangkan jika itu terbengkalai tugas-tugas administrasi, karena kita tau tugas Gubernur kan itu berat. Di satu sisi dia harus mempertimbangkan aspek kedaerahan, di satu sisi dia harus mengikuti terhadap pola pemerintahan yang lebih banyak sifatnya memaksa terhadap keadaan,” terang Nur Hidayat.
